Pemkab Jayapura Diminta Tidak Abaikan Honorer | Pasific Pos.com

| 22 February, 2019 |

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Tan Wie Long. Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Tan Wie Long.

Pemkab Jayapura Diminta Tidak Abaikan Honorer

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Tan : Tenaga Horer Ini Telah Menyampaikan Berbagai Aspirasinya

 

Jayapura, - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Tan Wie Long mengatakan, akhir pekan kemarin komisinya melakukan hearing dialog dengan perwakilan kurang lebih 1.000 honorer di Kabupaten Jayapura, di Hotel Horison Jayapura.

Untuk itu, dengan tegas pihaknya meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tidak mengabaikan tenaga honorer di sejumlah instansi di wilayah itu yang telah mengabdi bertahun-tahun.


Politisi Partai Golkar ini menyatakan, tenaga honorer ini telah menyampaikan berbagai aspirasinya kepada Komisi I DPR Papua lantaran merasa tidak diperhatikan Pemkab Jayapura.


"Mereka ini honor di berbagai instansi. Ada yang di dinas, puskesmas, guru PAUD, SD, SMP dan SMA. Ya minimal ada solusi dari Pemkab, untuk bagaimana nasib honorer ini ke depan, seperti yang mereka harapkan, tapi tidak boleh keluar dari ketentuan yang ada," kata Tan kepada Pasific Pos, Minggu (18/3/18).


Selain itu, tandas legislator Papua ini, Komisi I DPR Papua juga mengingatkan Pemkab Jayapura tidak mengontrak guru dan tenaga kesehatan dari luar Papua.


"Jika Pemkab ingin mengontrak guru dan tenaga kesehatan, disarankan memberdayakan yang kini ada di kabupaten itu, " tandasnya.


Namun, ia menilai, jika merekrut tenaga guru, kesehatan dan bidang lainnya dari daerah lain, sama saja pemerintah daerah gagal memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua, dan pihaknya menolak itu.


"Jadi masalah honorer ini tidak hanya di Kabupaten Jayapura, juga kabupaten lain di Papua," ujarnya.


Bahkan menurutnya, hingga kini masih banyak honorer K2 di Papua yang belum menjadi ASN. Namun Komisi I DPR Papua tahu Badan Kepegawaian (BKD) provinsi telah memperjuangkan hal itu.


Hanya saja lanjut mantan Ketua DPRD Memberamo Raya ini, semua ini kembali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB).


"BKD sudah memperjuangkan nasib honorer di Papua, tapi ruang penerimaan honorer ini dari Kementerian PANRB sudah ditutup," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 377 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX