Tenaga Kontrak Di Serkretariat DPR Papua Barat Terima Hak Dibawah UMP | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Tenaga Kontrak Di Serkretariat DPR Papua Barat Terima Hak Dibawah UMP

Papua Barat Penulis  Rabu, 14 Maret 2018 13:48 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat melakukan pemantauan komitemen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 561/198/11/2017 tertanggal 1 November 2017 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat tahun 2018.

“Dari hasil pantuan kami terhadap pelaksanaan SK tersebut, kami melihat di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat masih ada tenaga kontrak yang menerima upahnya tidak sesuai dengan UMP Papua Barat atau dibawah dari UMP Papua Barat sebagaimana yang ditetapkan Gubernur Papua Barat sebesar Rp. 2.667.000,” kata Kepala Kantor Divisi Hukum, DPD GSBI, Provinsi Papua Barat, Jemi Manggaprou, SH kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Selasa (13/3).


Manggaprou mengatakan, DPD GSIB Papua Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui instansi teknis Gubernur Papua Barat telan mengeluarkan surat keputusan tentang UMP Papua Barat.


Surat keputsan ini, kata dia, sebagai bentuk pelaksanaan teknis di daerah dan merupakan turunkan dari perintah Pasal 88 Ayat 1 dan Ayat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Namun, kata dia, sangat disayangkan, komitmen pemprov Papua Barat untuk memberikan pengupahan yang layak atau manusiawi kepada para buruh atau pengawai kontrak belum sepenuhnya diterapkan di Papua Barat.


“Kami melihat masih ada tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan UMP Papua Barat yang disahkan Gubernur Papua Barat melalu SK tersebut,” sesalnya.


Disinggung tentang upaya kedepan sebagai organisasi yang mengawal hak-hak buruh, Manggapou mengkleim, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melayangkan surat kepada Sekretaris Dewan dan Ketua Komisi A DPR Papua Barat untuk melakukan audien tentang tenaga kontrak di Sekretariat Dewan yang menerima upah di bawah UMP Papua Barat.


Menurut Pengacara Hukum GSBI Papua Barat ini, bahwa sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, maka tidak ada alasan untuk membayar tenaga kontrak berdasarkan latar belakang pendidikan.


“Wajib hukumnya tenaga kontrak menerima upahnya sesuai UMP Papua Barat pertanggal 1 Januari 2018 oleh Gubernur Papua Barat,” tegas Manggaprou.


Ungkap Manggaprou, konsekuensi pembayaran hak buruh atau tenga kontrak yang tidak sesuai UMP maka akan berimplikasi pada Pasal 90 Ayat 1 sansinya pada Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003, yaitu Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.


Tambah Manggaprou, kalau hal ini benar-benar terjadi pada instansi pemerintah dan dilingkungan sekretariat DPR, maka akan berdampak pada pelanggaran administasi dan bisa di PTUN serta bisa dapat diaudit BPKP Papua Barat.


Jika, lanjut dia, ada tenaga kontrak dilingkungan sekretariat DPR Papua Barat yang menerima upah tidak sesuai dengan UMP, maka instansi teknis itu telah melakukan pembangkang terhadap Surat Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan UMP Papua Barat 2018.


“Saya pikir aturannya sangat jelas, jadi tidak ada alasannya membayar upah di bawah atau diatas dari UMP yang telah di tetapkan. Jika bayar upah buruh lebih atau kurang, maka itu pidana.


Bukan kita mencari-cari kesalahan orang, tetapi kalau buruh atau tenaga kontrak menerima upah sesuai UMP, maka itu akan membantu mendongkrat pendapat regional bruto di daerah yang berdampak pada perputaran ekonomi di daerah,” tandas Manggaprou. [FSM] 

Dibaca 488 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.