Putusan Yanuarius Renwarin Tak Sesuai Tuntutan Dakwaan, JPU Lakukan Banding | Pasific Pos.com

| 24 April, 2019 |

Putusan Yanuarius Renwarin Tak Sesuai Tuntutan Dakwaan, JPU Lakukan Banding

Papua Barat Penulis  Rabu, 14 Maret 2018 13:44 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi (TP) Jayapura atas kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Yanuarius Renwarin, pada pembangunan Sekretariat KONI Papua Barat tahun 2012-2013 Selasa (6/3) lalu.

“Terkait perkara Yanuarius Renwarin ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat terdapat perbedaan dari apa yang kami JPU tuntut,” kata JPU Kejari Manokwari, Ramli Amana SH kepada Tabura Pos di Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Senin (12/3).


Lebih lanjut, kata Amana, terutama putusan majelis hakim tentang lamanya pidana bahwa, terhadap terdakwa dituntut 7 tahun pidana tetapi oleh majelis hakim dituntut 4 tahun pidana, sehingga jauh dibawah tuntutan penuntut umum.
Kemudian, tambah Amana, terkait dengan barang bukti dari terdakwa. Dimana, dalam surat tuntutan barang bukti dinyatakan dirampas dan dilelang untuk negera, tetapi dalam putusan majelis hakim barang bukti yang bersangkutan dikembalikan.


“Padahal sesuai putusan majelis hakim mereka sependapat dengan kami terkiat pasal yang terbukti terhadap terdakwa yaitu, Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.


Menurut JPU, seharusnya terkait dengan pidana harus ada akumulasi bahawasan dalam Pasal 2 UU Korupsi ancaman pidana minimal 4 tahun, sehingga apabila diakumulasi dengan ancaman pidana Pasal 3 UU pencucian uang paling lama 20 tahun.


Dengan demikian, pidana yang dijatukan majelis hakim terhadap terdakwa diatas dari pada 4 tahun dan begitu juga dengan tindak pidana pencucian uang. Karena, lanjut dia, oleh majelis hakim terbukti, maka seharusnya barang bukti tersebut dirampus untuk negera.


Sehingga, tambah Amana, terhadap poin-poin itu JPU tidak sependapat dengan sebagaian putusan majelis hakim.


“Terhadap pertimbangan itu, kami mengajukan memori banding dan untuk memori banding ini kita sudah ajukan 1 minggu lalu.


Memori banding ini kita sudah ajukan melalui pengadilan negeri yang memotuskan perkarannya dan akan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi (PT),” tandas Amana.


Sesuai catatan Tabura Pos, Dalam surat tuntutannya, JPU Kejari Manokwari menuntut terdakwa dengan pidana 7 tahun kurungan pejara dan denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurangan penjara.


Karena, yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada pembangunan Sekretariat KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2012-2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 26,7 miliar.


Atas perbuatan terdakwa, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 2 Undang-undang Tipikor dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap terdakwa dijatuhkan pidana 7 tahun, dibebankan denda sebesar Rp. 200 juta dengan subsider 3 bulan penjara.


Kemudian, barang bukti (BB) yang disita pada proses penyidikan, baik BB yang bergerak maupun tidak bergerak berupa uang dan bagunan dirampas untuk negara. [FSM] 

Dibaca 796 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.