Mendagri : Pjs. Gubernur Harus Bangun Komunikasi Dengan Seluruh Stakeholder | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo saat melantik Mayjen TNI. (Purn) Soedarmo sebagai Pjs. Gubernur Papua. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo saat melantik Mayjen TNI. (Purn) Soedarmo sebagai Pjs. Gubernur Papua.

Mendagri : Pjs. Gubernur Harus Bangun Komunikasi Dengan Seluruh Stakeholder

Headline Penulis  Senin, 26 Februari 2018 18:02 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAKARTA (PT) - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo secara resmi mengkukuhkan Dirjen Politik dan Pemerintahah Umum (Polpum) Kemendagri, Mayjen TNI. (Purn) Soedarmo sebagai Pjs. Gubernur Papua.

Acara pengkukuhan ini juga bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekjen Kemendagri serta penyerahan SK Plt. Sektetaris BNPP dan Plt. Sahmen, Senin (26/2/2018) di Kantor Kemendagri Jakarta.


Mendagri Tjahjo mengatakan, penunjukan Pjs. Gubernur Papua ini dikarenakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM cuti kampanye hingga April 2018.


Sehingga dalam melaksanakan kebijakan politik pembangunan di Papua, Pjs. Gubernur Soedarmo harus tetap bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Lukas Enembe.


"Saya yakin Pak Soedarmo sudah berpengalaman penguasaan teritorial. Oleh karena itu, saya yakin dengan mudah melakukan koordinasi dengan semua pihak hingga ke tingkat paling bawah," ungkap Mendagri dalam sambutannya.


Dijelaskannya, tugas Pjs. Gubernur tidak hanya mengamankan pilkada serentak di Papua melainkan juga menjaga stabilitas di semua lini.


"Harus semangat seperti Gubernur Lukas Enembe. Dipanggil Presiden Jokowi jam 10 malam didampingi Bupati Asmat dan Bupati Nduga dan hadir tepat waktu. Pak Gubernur Lukas Enembe sering dipanggil Presiden Jokowi tengah malam dan beliau selalu hadir. Ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat punya kepentingan demi kemajuan Papua. Kalau tidak salah sudah 9 kali Presiden Jokowi dalam 3 tahun belakangan ini berkunjung ke Papua. Ini semata-mata hanya kepentingan pembangunan infrastruktur ekonomi nasional," terang Mendagri disambut tepuk tangan seluruh tamu undangan.


Mendagri kembali menegaskan bahwa tugas Pjs. Gubernur Soedarmo menjaga stabilitas, menjaga suasana yang sejuk bahwa pilkada ini memilih kepada daerah.


Selanjutnya membangun komunikasi kepada DPR Papua dan MRP. Bahkan untuk urusan deteksi dini, Pjs. Gubernur dipersilahkan berkoordinasi dengan Kabinda selanjutnya untuk urusan pemetaan dipersilahkan koordinasi dengan Kapolda.


"Harapan saya pilkada serentak ini berjalan lancar dan sukses. Pak Soedarmo juga bisa sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papua," imbuhnya.


Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menyampaikan terimakasih kepada Mendagri yang sudah mengkukuhkan Pjs. Gubernur Papua untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Papua dimana dirinya akan kembali bertarung pada Pilgub 2018-2023.


"Saya menyampaikan terimakasih atas penunjukan ini. Beliau adalah tepat untuk di Papua karena tentunya memiliki pengalaman dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat Papua mendukung apa yang sudah dilakukan Mendagri untuk pelaksanaan pilkada serentak di Papua secara damai dan demokrasi," ucap Enembe.


Lebih jauh Lukas Enembe mengungkapkan, tugas utama Pjs. Gubernur Papua adalah menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Papua dan TNI/Polri di Papua.


Sebab, melihat ke belakang terhadap kasus-kasus pilkada di Papua selalu menelan korban akibat tidak netralnya sejumlah pihak-pihak terkait termasuk pihak penyelenggara maupun institusi pemerintah.


Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pjs. Gubernur yang baru dikukuhkan memegang teguh tugas yang diberikan oleh negara dalam rangka netralitas.


Menurut Enembe bahwa sosok Pjs. Gubernur tentunya sudah banyak memiliki pengalaman bahkan mantan prajurit TNI sehingga memahami operasi teritorial.


"Kami akan berkoordinasi dengan baik dan akan saling memberikan dukungan dalam rangka menciptakan Papua Tanah Damai khususnya menjelang pilkada serentak," imbuhnya.


Lukas mengakui, sejauh ini pelaksanaan pilkada di Papua berjalan dengan baik meski sempat tertunda.


"Hari Sabtu (24/2/2018) kami sudah melakukan deklarasi pilkada damai di Papua. Oleh karena itu, nanti mulai tanggal 1 Maret 2018 mulai kampanye sehingga harapannya 7 kabupaten dan 1 provinsi yang melaksanakan pilkada serentak bisa berjalan lancar," pungkasnya.

Dibaca 907 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX