Penyidik Polres Sorong Kota Tidak Lampirkan Surat PPTK Dalam BAP | Pasific Pos.com

| 24 April, 2019 |

Penyidik Polres Sorong Kota Tidak Lampirkan Surat PPTK Dalam BAP

Papua Barat Penulis  Jumat, 23 Februari 2018 12:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari yang diketuai, Sonny A.B. Laoemoery, SH melanjutkan sidang kasus korupsi pembangunan asrama mahasiswa dan pelajar Tambrauw Tahun Anggaran 2014 di Jl. Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Kamis (22/2).

Kasus tersebut melibatkan terdakwa, Andarias Aropi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan terdakwa, F.X. Hugo Lian Somba selaku Direktur CV Huclavir.


Sedianya, penasehat hukum F.X. Hugo Somba, Karel Sineri, SH akan menghadirkan saksi meringankan, Diva selaku Konsultan Pengawas dan Perencana, tetapi begitu hakim meminta biodata saksi terkait latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya, saksi tidak bisa menunjukkannya.


Akhirnya, pengambilan keterangan saksi meringankan ditunda dan majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terdakwa. Terdakwa, Andarias Aropi menjadi saksi untuk terdakwa, F.X. Hugo Somba dan sebaliknya.
Aropi mengatakan, apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) benar dan dirinya telah melakukan evaluasi kegiatan, tetapi tidak mengetahui proses pencairan anggaran.


Dalam kontrak kerja, Aropi mengatakan, waktu yang diberikan kepada kontraktor selama 5 bulan (150 hari) terhitung 5 Mei - 2 Oktober 2014, tetapi hingga batas waktu berdasarkan kontrak berakhir, pekerjaan tidak selesai.


Akhirnya, ia mengatakan, terdakwa F.X. Hugo Somba menemui Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Sudjanti Kamat meminta addendum disertai surat pernyataan bahwa terdakwa mampu menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 2 bulan, 2 Oktober – 21 Desember 2014.


Diungkapkan Aropi, dirinya tidak tahu persis progress pembangunan yang baru mencapai 65,69 persen, tetapi diminta mencairkan anggaran 100 persen berdasarkan surat penerimaan pekerjaan (SPP).


Lanjut dia, setelah melakukan addendum dan proses pencairan, kontraktor melakukan pekerjaan, tetapi karena ada pemalangan, akhirnya 2 bulan pekerjaan tidak selesai.


Menurutnya, beberapa kali terjadi pemalangan, dirinya selaku PPTK tidak tahu, nanti setelah diberitahukan dan diperintahkan Plt. Kepala Dinas, kemudian saksi turun mengecek permasalahan itu di lapangan.


“Saat saya turun mengecek pemalangan, saya tidak bertemu Niko Syufi yang melakukan pemalangan,” katanya.


Akibat pemalangan itu, pekerjaan terhenti. Selain dipalang, pemilik hak ulayat mengancam para pekerja dengan alat tajam. Padahal, kata saksi, yang membebaskan lahan adalah Pemkab Tambrauw, bukan Dinas Pendidikan.


Di samping itu, saksi juga mengaku tidak tahu pembangunan asrama mahasiswa dan pelajar Tambrauw dilakukan dalam 2 tahap, yakni uang muka 20 persen, tahap pertama 30 persen, dan tahap kedua 50 persen.


“Saat itu banyak dokumen yang saya tandatangani, termasuk SPP tahap kedua. Akhirnya, anggaran 100 persen dicairkan, padahal pembangunan belum 100 persen rampung,” ungkap Aropi.


Sementara itu, saksi F.X. Hugo Somba mengaku, dalam proses pelelangan, dirinya yang memenangkan tender dan melakukan kontrak kerja dengan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Yunus Boari.


Terkait lahan, dia mengaku tidak tahu, karena yang menyelesaikan persoalan lahan, yakni Pemerintah Tambrauw.


“Saya sudah bertemu Bupati Tambrauw terkait lahan dan mereka sudah lunasi. Lahan pertama memang ada dalam kontrak, tetapi kita tidak tahu letaknya. Setelah ada pertimbangan dari pemda, akhirnya lahan pertama dibatalkan dan mencari lahan kedua,” jelas Somba.


Dirinya mengakui jika pekerjaan belum selesai, tetapi sudah ada pencairan anggaran 100 persen, dimana uang muka 20 persen, tahap pertama 30 persen, dan tahap kedua sebesar 50 persen, termasuk biaya perawatan gedung.


“Saya tidak tahu pembuatan progress pembangunan, akhirnya saya ditawarkan konsultan pengawasan dari Dinas Pendidikan Papua Barat untuk menghitung progress pembangunan. Yang saya tahu di lapangan, pembangunan belum selesai, tetapi progress pembangunan yang dibuat konsultan pengawas 100 persen,” jelas Somba.


Ditambahkannya, dirinya bersama penyidik Polres Sorong Kota dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat bertemu di Kantor Dinas Pendidikan. Saat itu, Somba mengatakan, penyidik memberikan waktu untuk melanjutkan pembangunan, tapi tanpa pemberitahuan, penyidik memasang police line pada bangunan asrama.


“Saya telepon penyidik tanya siapa yang perintah untuk diberikan garis polisi di bangunan asrama, penyidik bilang berdasarkan surat PPTK dan akan dilampirkan di BAP. Saya akhirnya tanya ke PPTK, tetapi PPTK pun mengaku dirinya tidak perintahkan penyidik memberikan garis polisi pada bangunan asrama,” ungkap Somba.


Lanjut saksi, ketika dirinya dari Sorong ke Manokwari untuk mengikuti proses persidangan dan mengecek surat PPTK terkait garis polisi dalam BAP, ternyata tidak ada surat perintah dari PPTK.


Usai mendengarkan keterangan Aropi dan Somba, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan, Kamis (1/3) dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa F.X. Hugo Somba. [FSM-R1] 

Dibaca 584 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.