Satu Kabupaten Belum Tetapkan APBD | Pasific Pos.com

| 22 July, 2018 |

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun.

Satu Kabupaten Belum Tetapkan APBD

Info Papua Penulis  Kamis, 22 Februari 2018 22:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Sampai dengan saat ini, masih ada satu kabupaten yang di Provinsi Papua yang belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, ketika dikonformasi, Kamis (22/2/18).

Ya, masih ada satu kabupaten yang hingga kini APBD-nya belum ditetapkan,” kata Ridwan tanpa menyebut nama kabupaten tersebut Ridwan berharap, agar bupati dan DPRD setempat bisa melakukan koordinasi yang baik untuk segera melakukan penetapan karena ini sudah masuk bulan ketiga.


“Ada satu kabupaten yang belum tetapkan APBD 2018. Ini menjadi perhatian kami, sebab tahun anggaran 20118 sudah berjalan. Sementara jika belum ditetapkan akan berpengaruh pada proses pembangunan, penyerapan anggaran hingga hal terkait lainnya,” kata Ridwan.


Oleh karenanya, ia memberi apresiasi yang tinggi kepada pemerintah kabupaten dan kota yang sudah menyelesaikan APBD-nya tepat waktu.


Sebab dengan begitu, pelaksanaan pembangunan di wilayahnya akan berjalan maksimal. Ridwan pada kesempatan itu, masih memberi catatan bagi pemda kabupaten dan kota yang belum menyerahkan hasil evaluasi APBD kepada Pemprov Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.


“Ada juga pemda yang belum sampaikan sampai dengan hari ini evaluasi APBD 2015/2016 dan 2017/2018 kepada kami. Makanya, saya mohon ada kesediaan untuk disampaikan kepada Provinsi Papua segera mungkin.


Sebab ada yang perlu juga dievaluasi oleh pemerintah provinsi, sehingga mohon perhatian kepada kepala keuangan di kabupaten dan kota,”katanya.
Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen, dirinya pun mengimbau agar Pemerintah Kabupaten dan Kota diimbau untuk menghentikan kebiasaan menggunakan konsultan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Pemda kabupaten dan kota disarankan menggandeng pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyusunan APBD, agar tepat waktu dan sesuai dengan harapan.


“Sebab BPKP ini juga merupakan lembaga yang memang bertugas mendampingi pemda dalam penyusunan APBD serta pengawasan pelaksanaan keuanganya,” terang dia.

Dibaca 204 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.