Moment 21 Mei, KAMMI Gelar Demo Damai di Kantor DPR Papua | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Moment 21 Mei, KAMMI Gelar Demo Damai di Kantor DPR Papua

Pendidikan & Kesehatan Penulis  Jumat, 22 Mei 2015 11:19 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Jokowi-JK Gagal Bangun Fondasi Bagi Keberlanjutan Pembangunan Yang Pro Kepentingan Rakyat Pribumi”

Jayapura,- Kurang lebih sepuluh orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan demo damai di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kamis (21/5). Mereka menuntut agar Presiden RI, Joko Widodo serius dan mempertanggungjawabkan dihadapan seluruh masyarakat Indonesia lebih khusus di hadapan masyarakat Papua atas segala masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
“Apabila  permasalahan bangsa saat ini tidak mampu diatasi oleh pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla beserta kabinetnya, Maka kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Papua mewakili semua elemen masyarakat Papua meminta kepada Presiden RI Joko Widodo dan Yusuf Kalla beserta kabinetnya untuk mundur dari jabatannya, “ Koordinator demo, Heri Suprayitno saat menyampaikan orasinya di halaman Kantor DPR Papua, Kamis (21/5) pagi.
Lanjutnya, adapun pernyataan sikap kami yakni, jalankan nawacita sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia, Turunkan harga BBM dan Sembako dengan kembalikan hak subsidi rakyat dan stabilkan nilai tukar rupiah.
“Tegakkan hukum yang bebas kepentingan politik, batalkan bagi-bagi kursi jabatan. Lindungi hak pribumi dan kepentingan Asing dan Aseng. Segera merealisasikan pembangunan proyek Smellter di Provinsi Papua (Timika), dan Merealisasikan pembangunan pasar tradsional mama-mama Papua, “ ucapnya.
Dikatakan, delapan bula sudah Presiden Jokowi dan Wapres JK pemerintahan Indonesia. Selama delapan bulan ini, Pemerintahan Jokowi-JK telah gagal membangun fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan yang Pro kepentingan rakyat.
“Rakyat yang kami maksud adalah Pribumi Indonesia, bukan para asing-aseng dan antek-anteknya yang mengaku sebagai rakyat, namun kenyataannya hanya menjadi benalu yang menghisap SDA dan merugikan rakta pribumi . Kita sebagai bangsa harus tegas mendefinisikan rakyat Indonesia dalam Pribumi Indonesia yang mayoritas Pribumi kini semakin sedikit, “ tandasnya.
Pihaknya mengapresiasi kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Namun KAMMI menilai, ukuran keberhasilan pemerintahan ketika pribumi Indonesia bisa hidup sejahtera dan berdaulat secara ekonomi, politik, sosial, hukum, dan penghianatan pada amanat Konstitusi UUD 1945 dan cit-cita Kemerdekaan Indonesia.
“Untuk itu, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, 21 Mei 2015 ini, KAMMI menyuarakan kepada seluruh elemen bangsa untuk kembali menyolidkan Persatuan dan Perjuangan kita untuk memperjuangkan hak dan kepentingan Pribumi sebagai pemilik sah Negara dan bangsa Indonesia, “ ungkapnya.
Oleh karena itu, kata dia (Heri), KAMMI mendesak Presiden dan Wakil Presiden agar Jokowi-JK harus segera  berpihak dan melindungi rakyat Pribumi Indonesia dari dominasi dan ketamakan asing-aseng.
 “Tidak boleh ada regulasi dan kebijakan pemerintah pemimpin rakyat, bukan pelindung apalagi pelayan kepentingan asing-aseng. Pemerintahan Jokowi-JK harus segera membuat kebijakan yang melindungi rakyat Pribumi. Perbaiki kinerja pemerintahan agar kepentingan Pribumi terlindungi. Jokowi-JK  adalah pihak yang paling bersalah bila kondisi kesejahteraan dan usaha ekonomi Pribumi tidak segera membaik, “ tegasnya.
Menurutnya, kesulitan rakyat akibat kegaduhan global harus bisa ditanggulangi  Jokowi-JK, bila tidak maka itu adalah kegagalan besar Jokowi-Jk.
“KAMMI mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama melakukan revolusi bila pemerintahan Jokowi-JK terbukti semakin berpihak pada asing-aseng. Semakin mengkeribi kesejahteraan dan usaha ekonomi Pribumi Indonesia, “ tutupnya.  (Tiara)

Dibaca 577 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.