Tim BPKP dan Wabup Beri Arahan Kepada OPD Pemkab Waropen | Pasific Pos.com

| 18 June, 2018 |

Nampak salah satu perserta dari SKPD saat memberikan pertanyaan kepada Tim BPK dalam pertemuan yang dilakukan di Gedung pertemuan nonomi rabu (13/2/18). Nampak salah satu perserta dari SKPD saat memberikan pertanyaan kepada Tim BPK dalam pertemuan yang dilakukan di Gedung pertemuan nonomi rabu (13/2/18).

Tim BPKP dan Wabup Beri Arahan Kepada OPD Pemkab Waropen

Lintas Daerah Penulis  Minggu, 18 Februari 2018 21:22 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Botawa,- Sebelum dilakukan pemeriksaan untuk tahun anggaran 2017, Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua bersama Wakil Bupati Waropen, Hendrik Wonatorey S.Sos memberikan arahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar di gedung pertemuan nonomi, pekan kemarin.

Ketua Tim, Apriyanto Budi Kuncoro dalam arahannya mengatakan, dasar pemeriksaan dilakukan UU no.17 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 2004 tetang berbendaharaan negara, UU No 15 2004 tentang PPTJKN, dan UU No 15 2006 tentang BPK. Pemeriksaan interim atau pendahuluan LKPD TA 2017 merupakan bagian dari pemeriksaan LKPD TA 2017 interim dan terperinci.


Dijelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan selama 20 hari kalender sejak 12 ferbuari sampai dengan 3 maret 2018, selanjutnya pemeriksaaan terperinci akan dilakukan selama 25 hari kalender 23 april sampai dengan 17 mei 2018, juga dikatakan bahwa akan dilakukan audit khusus terhadap bantuan partai politik selama 5 hari kalender dimana 18 sampai dengan 22 mei 2018.


Ia berharap kepada Kepala Dinas, Bendahara pengeluaran, PPK, PPTK, penyimpan barang, Inspektorat, Kepala sekolah, Kepala puskesmas, kepala UPTD dan pengelola persediaan, apabila yang bersangkutan meninggalkan Waropen selama waktu pemeriksaan Interim wajip melaporkan kepada Bupati , Wakil Bupati ,sekda atau inspektorat, agar selama pemeriksaan berjalan lancar.


“Selama pemeriksaan ada kerjasama dari seluruh SKPD, sehingga selama dalam pemeriksaan pendahuluan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim BPK RI dapt dipenuhi”. Harapnya.


Sementara itu Bupati melalui Wakil Bupati, Hendrik Wonatorey S.Sos meminta kepada seluruh pejabat SKPD seperti bagian keuangan dapat mengikuti rangkaian kegiatan pemeriksaan dengan baik dan memberikan laporan data yang diminta oleh Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.


Mantan Anggota DPR tersebut menekankan agar selama pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Papua di Waropen, seluruh pejabat SKPD bersangkutan dengan pemeriksaan dilarang keluar kota atau dinas luar, kecuali ada hal yang penting atau mendesak terkait dengan tugas. Harapnya. (af)

Dibaca 215 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik