Menuju Pilkada Papua Berintegritas | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Menuju Pilkada Papua Berintegritas

Opini Kamis, 15 Februari 2018 13:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Oleh : Nenu Tabuni, S.Sos


(Catatan Lepas Untuk Pansus Pilgub DPRP Provinsi Papua, Penyelenggaraan Pemilu, Tim Sukses dan Masyarakat Pemilih)


BELUM memasuki masa kampanye, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2018, tampaknya sudah mulai memanas. Kondisi berpolitik di Papua hari-hari ini diwarnai oleh berbagai peristiwa yang mengundang banyak spekulasi bagaimana pelakasanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ke depan akan berjalan sesuai keinginan rakyat Papua.

Apakah benar Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018 akan berjalan lancar sehingga pelaksanaannya tepat watu sesuai pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang? Ataukah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terancam molor bahkan di tengah jalan bisa terganggu dengan eskalasi politik yang kian meningkat dan ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat Papua?


Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kegelisaan semua rakyat Papua akhir-akhir ini sambil tetap berharap agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bisa berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berintegritas, politik santun dan bermartabat, karena hanya dengan proses-proses yang berintegritas itulah, masyarakat Papua dapat memilih pemimpin mereka yang mampu membawa kesejahteraan.


Penting sekali dicatat oleh seluruh komponen yang ada di Papua, bahwa kandidat yang maju dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua kali ini juga merupakan putera-putera terbaik Papua yang kita harapkan sama-sama memiliki komitmen untuk membangun Tanah Papua ini menjadi lebih maju lagi. Itulah juga kenapa sumbang pendapat ini penulis arahkan secara khusus untuk para Tim Sukses Dua Pasangan Calon, KPU Provinsi Papua, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku penyelenggara Pemilu, politikus dan aktivis kemasyarakatan di seluruh Papua, tokoh agama dan akademisi serta tentu saja kepada tuan dan puan yang terhormat Anggota Pansus Pilgub DPRD Provinsi Papua yang hari-hari ini menjadi sentrum pemberitaan dan kontroversi di tengah masyarakat.


Pertanyaan penting yang pantas diajukan adalah mengapa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus berintegritas dan tentu juga harus bermartabat? Tentu saja jawabannya semua sudah paham bahwa dengan proses yang berkualitas maka pemimpin yang dihasilkan juga akan berkualitas.


Bukan hanya itu, pada level masyarakat pemilih pun suasana pesta demokrasi sangat terasa karena dilakukan dengan cara-cara yang santun tanpa perlu adu otot atau melancarkan politik kotor dengan kampanye-kampanye hitam serta upaya jegal-menjegal dengan adu strategi yang mungkin dilakukan dengan cara kasar dan berpotensi memantik konflik horizontal di antara masyarakat pendukung Pasangan Calon.


Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagai pesta demokrasi masyarakat Papua tentu harus menempatkan kedaulatan pemilih di atas segala-galanya. Masyarakat tidak dikelabui dengan janji-janji palsu atau gelontorkan politik uang tetapi disuguhkan kontestasi gagasan yang berbobot dan berkualitas.


Pada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus benar-benar berlaku sebagai wasit yang adil, independen dan profesional. Asas imparsialitas dan netralitas Penyelenggara Pemilu harus menjadi komitmen yang dipegang teguh. Termasuk DPRP Papua yang hari-hari ini menjadi topik pembicaraan hangat setelah keluarnya surat Supervisi KPU Pusat yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk memastikan ulang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2018, setelah aspirasi Pansus Pilgub DPRP Papua diakomodir dalam rapat terbatas di Jakarta.


Bahwa banyak beredar di masyarakat Papua seolah-olah Pansus Pilgub DPRP Papua memiliki misi politik tertentu dibalik upayanya memperjuangkan ketentuan UU Otsus harus dijawab oleh DPRP Papua sendiri bahwa mereka benar-benar murni membawa amanat Otsus dan tidak memiliki misi politik apa pun terkait pelibatan mereka dalam proses verifikasi ijasah Pasangan Calon. Jangan sampai karena rentan menyulut api konflik yang riak-riak kecilnya sudah mulai terlihat beberapa hari ini terutama di kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi dan barometer politik dan pembangunan di Tanah Papua.


Mundurnya Anggota Pansus Pilgub DPRP Papua dari Fraksi PDI-Perjungan dan Gerindra yang mendukung salah satu pasangan calon tentu harus dijawab oleh Pansus Pilgub DPRP bahwa sekali lagi mereka tidak memiliki niat jahat misalnya saja untuk menjegal pasangan calon tertentu. Wacana-wacana yang sudah berkembang di masyarakat sebaiknya tidak perlu diperuncing lagi mengingat kontestasi Pilgub Papua kali ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang semua sudah paham, popularitas pendukungnya akan sangat tajam. Belum lagi ketika melihat pemetaan pendukung dua pasangan calon ini yang seolah-olah dipersepsikan mewakili dua kepentingan besar, yang satu seakan mewakili kepentingan Negara dan itu artinya penguasa dengan dukungan partai besar di Indonesia dan satu lagi dianggap mewakili kepentingan orang asli Papua yang selama ini sangat “tidak ramah” dengan Jakarta.


Persepsi-persepsi seperti ini tentu sah-sah saja dalam berpolitik untuk meraih simpati tetapi sekaligus berbahaya karena bisa sangat mudah menyulut konflik dan pemetaan di masyarakat. Sebab kelompok “kami” dan kelompok “kamu” padahal kita semua adalah sama-sama Orang Asli Papua dan Dua Tokoh yang maju adalah putera Asli Papua dan tidak ada penantang baru dari orang luar Papua.


Bagi Tim Sukses pasangan calon membangun simpati pemilih tentu perlu dibangun dengan mengemukakan gagasan pembangunan Papua yang berbobot. Betapa repotnya masyarakat jika yang disajikan kepada mereka adalah sentimen demi sentimen yang terkesan ‘memojokkan’ pasangan calon lawan dengan hal-hal yang sensitif dan rentan memecahkan konflik.


Pada akhirnya, kita masih memiliki waktu selama beberapa waktu ke depan untuk memastikan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018 tetap berjalan dalam koridor berdasarkan hukum, bukan karena intervensi dari pihak mana pun. Baik KPU Papua, maupun DPRP Papua serta MRP dan Bawaslu harus bisa duduk bersama untuk membuat komitmen yang lebih jelas agar pelaksanaan Pilgub Papua bisa berjalan aman, damai dan bermartabat. Sama halnya Tim Sukses pasangan calon, agar tetap mengedepankan etika dalam berpolitik. Jangan sampai rutinitas lima tahun ini akan merusak banyak hal di masyarakat. Kita sudah terlalu cape dengan banyaknya konflik di Pilkada kali lalu di beberapa Kabupaten di Tanah Papua. Kita tidak ingin ada korban jatuh sia-sia hanya karena ambisi kekuasaan sesaat.


Beberapa rekaman sejarah kelam ketika demokrasi di Tanah Papua berakhir dengan pertumpahan darah banyak beredar. Misalnya saja, PILKADA di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua pada tahun-tahun yang sudah lewat. Pengalaman telah memberikan banyak pelajaran, ketika Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua ini tidak selalu berjalan mulus.


Masih untung kalau hanya soal pelanggaran-pelanggaran Pilkada, tetapi menjadi masalah serius kemudian ketika yang menjadi korban adalah nyawa Manusia dan diatas segala-galanya harmoni kehidupan masyarakat Papua tercabik-cabik. PILKADA yang sejatinya memilih pemimpin daerah kemudian menjadi perang horizontal. Pesta Demokrasi yang diharapkan berjalan damai dan bermartabat malah meninggalkan duka mendalam karena kehilangan sanak saudara. Yang harusnya berpesta pora kemudian menjadi tangisan air mata. PILKADA menjadi kegembiraan rakyat nyatanya membawa ketakutan yang berujung duka mendalam.


Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah sendiri untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak di beberapa Kabupaten di Papua diantaranya Kabupaten Biak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, agar berjalan aman dan damai.


Orang banyak bilang, kericuhan sampai pertumpahan darah terjadi karena tidak adanya kedewasaan dalam berpolitik. Orang lebih siap menang daripada siap kalah. Hal yang sebetulnya menjadi watak manusia namun menjadi tidak terpuji ketika upaya untuk menjadi pemenang harus dicapai dengan cara-cara yang tidak santun alias cara-cara barbar dalam bentuk teror dan bentrok fisik.


Banyak hal bisa dikatakan dari pengalaman Pilkada yang berujung pertumpahan darah di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua, yang kalau pun dirunut satu per satu akan sulit mengurainya. Di mana sebetulnya ujung dari semua persoalan demokrasi yang berakhir ricuh? Dari sisi penyelenggaraan bisa saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Di belakang ini bisa karena soal kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan. Masyarakat tidak disiapkan dengan baik untuk menjadi pelaku utama pada Pilkada yang siap menang dan siap untuk kalah.


Terutamanya adalah kandidat yang maju dalam kontestasi Pilkada. Karena masyarakat pun tidak akan terpancing apabila para kontestan sepakat untuk bertarung secara adil dan damai. Pernyataan siap kalah dan siap menang yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditanda tangani oleh setiap kandidat peserta pemilihan umum tampak lebih sebagai seremonial saja. Tentu juga kesiapsiagaan aparat penegak hukum yang terkesan diam dan membiarkan ketika ekskalasi mulai meningkat, patut menjadi catatan tersendiri.


Pengalaman PILKADA di Tanah Papua yang riuh rendah, penuh aroma darah harus menjadi pelajaran berharga untuk suatu ikhtiar membangun Pilkada bermartabat dan damai. “Surga Kecil yang jatuh ke bumi” itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dalam kenistaan politik kotor dan barbar. Berkaca pada Pilkada-Pilkada yang selama ini diselenggarakan di Papua. Beberapa hal yang patut menjadi catatan penting sebagai upaya penataan sistem demokrasi yang lebih bermartabat di kemudian hari. Di ujungnya tentu saja pengalaman selama ini menjadi cermin yang baik untuk menata penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beberapa Kabupaten di Provinsi Papua pada 27 Juni 2018 yang lebih baik lagi.


Diujungnya adalah juga nilai kemanusiaan. Melekat dalam budaya Papua nilai dan martabat manusia sebagai makluk luhur dan istimewa karena itu dia harus dihargai dan dihormati. Pertanyaannya kemudia, kenapa ketika Pilkada masyarakat Papua mudah sekali terpancing untuk saling menghabisi? Ini menjadi sekaligus tamparan bagaimana nilai kemanusiaan dalam budaya Papua itu ternyata masih dihadapkan nafsu dan kuasa untuk merebut jabatan atau kekuasaan. Di Papua, manusia berada di tempat yang sangat istimewa. Dan karena itu dalam beberapa tradisi penghormatan terhadap orang yang meninggal dunia, orang Papua melakukan pemotongan jari, memotong telinga atau melumuri badan dengan lumpur.


Artinya, kembali kepada cerita soal Pilkada yang masih penuh bercak dan noda-noda darah serta isak tangis korban manusia yang berjatuhan karena konflik dan kekerasan di seputar Pilkada, harus diakui menjadi pekerjaan rumah sekaligus tamparan yang sangat hebat. Pekerjaan rumah karena toh masih banyak yang memang perlu dibenahi. Menjadi pula tamparan karena kenyataan lingkaran kekerasan itu bukan merupakan cerminan budaya orang-orang Papua.


Nilai kebersamaan, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia rasa-rasanya dikubur dalam-dalam ketika yang mencuat ke permukaan adalah saling bunuh dan saling tikam hanya karena nafsu menduduki kursi kekuasaan.
Bahwa pengalaman sejumlah Pilkada selama ini masih ada bercak darah di Papua. Ini harus menjadi peringatan serius untuk suatu kerja keras dan cerdas bagaimana mensukseskan penyelenggaraan Pilkada secara serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 ini di Provinsi Papua akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten Provinsi Papua.


Akankah kedepan demokrasi di Tanah Papua lebih bermartabat dan lebih baik? Kita ingin belajar bahwa Pilkada di Papua tidak harus berakhir dengan cerita pilu kekerasan. Ia juga bisa memberikan cerita tentang suatu perhelatan demokrasi yang damai dan bermartabat, yang dalam istilah lain, Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Tanah Papua ini harus mampu mengukir dan berprestasi baik diantara Provinsi lain di Indonesia.
Kiranya doa dan harapan kita semua, agar pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua tahun 2018 ini nanti akan tercipta suatu perhelatan pesta demokrasi yang benar-benar Aman, Damai, Bermartabat dan Berkualitas tanpa bercak darah. Semoga....!!!


*Penulis adalah sebagai Aparatur Sipil Negara, Saat Ini Menjabat Sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Intan Jaya dan Penulis Buku Demokrasi Tanpa Bercak Darah. Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

 

Dibaca 1947 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.