Rencana Pemindahan Ibukota Dogiyai ke Pona Dipertanyakan | Pasific Pos.com

| 20 June, 2018 |

Rencana Pemindahan Ibukota Dogiyai ke Pona Dipertanyakan

Papua Tengah Penulis  Selasa, 13 Februari 2018 14:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

NABIRE - Pemberitaan edisi Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 tentang rencana Bupati Kabupaten Dogiyai Yakubus Dumupa, S.IP mengatakan Ibukota Dogiyai akan dipindahkan ke Pona, warga Kigamani menangapi pemberitaan tersebut dan mempertanyakan maksud dan tujuan dari pemindahan ibukota dimaksud.

Ketua Ikatan Tagi, Dogomo, Tigi dan Kegiye (Tadoti) Jek Yeheskel Tagi, SE ditemui media ini Senin (13/2) kemarin, pemindahan ibukota Kabupaten Dogiyai ke Pona itu maksud dan tujuannya apa ?, sebab menurutnya, kantor sudah ada dan terkait hak ulayat atau ganti rugi menyangkut lokasi yang dibangun perkantoran sebelumnya masyarakat berikan cuma-cuma ke pemerintah, sehingga ketika dipindahkan ibukota kabupaten ke Pona, Bupati Dogiyai harus bayar ganti rugi warga Kigamani senilai 3 milyar dulu.


Yang kedua, tegas Tagi, kemarin warga Kigamani kasih 1000 suara sama Bupati Dumapa itu juga harus dibayarkan 3 milyar dulu, karena kami warga Tadoti berat untuk memindahkan ibukota kabupaten Dogiyai ke Pona, karena kita lihat disana itu membangun kabupaten ke lokasi baru memakan waktu bahkan tahun kalau di Kigamani tidak susah kantor ada, tinggal dilaksanakan pelayanan pemerintahan yang baik kepada masyarakat saja.


Tambahnya, ketiga pada saat pemekaran Kabupaten Dogiyai ini dari awal mereka dari kecil sampai besar semua menolak, akan tetapi setelah jadi atau terbentuk kabupaten semua saling berebut. Mengapa dari awal tidak ditempatkan ibukota kabupaten ke Pona. “Ini juga yang kami pertanyakan pula,” tambahnya.


“Saya taro ibukota kabupaten Dogiyai di Kigamani ini karena, saya sayang dan sedih untuk orang Distrik Sukikai Selatan disana karena Sukikai Selatan mereka menuju ke Pona medan jangkauan sangat sulit. Sebab pemerintah dianggarkan dana sebesar ¾ milyar pun tidak diselesaikan 2 atau tiga tahun kebawah hingga semesti kita perlu menghargai warga masyarakat ada hingga pemerintah ada dan sebaliknya pun juga pemerintah ada hingga masyarakat ada.


Katanya lagi, kelima, kalau ibukota Kabupaten Dogiyai pindah ke Pona itu kurang pas, sebaiknya taro distrik lebih bagus dari pada kabupaten karena disana itu dekat dengan tapal batas wilayah antar Kabupaten Deiyai dan Mimika, sehingga kita harus bisa melihat lebih jerih dulu dari awal tidak boleh berdekatan kabupaten.


“Sekali lagi saya tegaskan selaku Ketua Kerukunan Tadoti bahwa kami warga masyarakat pemilik hak ulayat ini dengan segala kondisi apapun tidak ada keberataan mengenai lokasi Kabupaten Dogiyai hanya tuntutan kerugian hak ulayatnya saja bayar 6 milyar itu harga tetap tidak kurang dan tidak lebih hanya itu pesan warga tadoti kepada Pemda Dogiyai,” pungkasnya. (modes)

Dibaca 620 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik