Unjuk Rasa, IMRA Desak Polda Tuntaskan Dugaan Korupsi di Kabupaten Raja Ampat | Pasific Pos.com

| 18 June, 2018 |

Unjuk Rasa, IMRA Desak Polda Tuntaskan Dugaan Korupsi di Kabupaten Raja Ampat

Papua Barat Penulis  Selasa, 13 Februari 2018 13:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Ikatan Mahasiswa Raja Ampat (IMRA) Kabupaten Manokwari menggelar aksi unjuk rasa di markas Polda Papua Barat, Senin (12/2).

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah pamflet dan spanduk yang bertuliskan ‘Bersihkan Kabupaten Raja Ampat dari Korupsi’ dan ‘Stop Jual Beli Adat Budaya’. Selain itu, ada juga pamflet yang bertuliskan ‘Melanggar Adat Menerima Hukuman para Leluhur’, ‘Pariwisata Kepulauan Raja Ampat Belum Menyejahterakan Rakyat’, dan Budaya Identitas Adat, Itu Warisan Leluhur’.


Koordinator aksi, Jhon Mentanse mengatakan, Polda Papua Barat harus transparan untuk mengungkap beberapa dugaan korupsi yang terjadi di Raja Ampat, diantaranya dugaan korupsi APBD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 serta kasus dugaan korupsi pembangunan jalan lingkar Waigeo Tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2016 serta dugaan korupsi normalisasi kali di Waisai yang merugikan negara senilai Rp. 3,5 miliar.


“Data dan bukti terkait kedua kasus ini kami sudah serahkan ke Polda Papua Barat, jadi segera ditindaklanjuti dan tangkap pelakunya,” kata Mentanse.


Dikatakannya, mereka juga menolak tegas pengangkatan Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati selaku anak adat Kabare, Raja Ampat, dan Polda Papua Barat harus segera menangkap ajudannya karena menista agama.


“Kami merasa sangat dilecehkan, karena seharusnya proses itu melalui aturan adat yang berlaku di Kabupaten Raja Ampat,” terangnya.


Di samping itu, Mentanse menambahkan, mereka juga meminta Polda Papua Barat segera meninjau kembali izin kontrak lokasi pariwisata oleh pengusaha asing maupun lokal di kepulauan Raja Ampat.


Ditegaskannya, pihaknya akan terus mengawal kasus-kasus ini dan jika tidak diselesaikan Polda Papua Barat, mereka akan melakukan aksi serupa lagi.


Sementara Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi meminta para pengunjuk rasa mematuhi aturan hukum yang berlaku.


“Empat belas hari sebelum mengajukan izin ke Polres Manokwari agar dapat dikawal,” kata Kapolres ketika menerima para pengunjuk rasa di depan markas Polda Papua Barat.


Menurutnya, setiap aksi penyampaian aspirasi dalam bentuk apa pun harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian agar tidak menimbulkan persoalan baru.


Dari pantauan Tabura Pos di depan Polda Papua Barat, massa yang berjumlah sekitar 20 orang itu tidak bisa berorasi di dalam lingkungan Polda Papua Barat.


Akhirnya, penyampaian aspirasi dan orasi dilakukan di depan pintu gerbang Polda Papua Barat dan dikawal anggota Sabhara, perwira Polda Papua Barat dan Polres Manokwari.


Setelah bernegosiasi, massa diperkenankan melakukan orasi selama 10 menit dan setelah itu menyerahkan pernyataan sikapnya, kemudian membubarkan diri secara aman dan tertib. [BOM-R1] 

Dibaca 268 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik