Wartawan Dihalang-halangi Polisi Meliput Atas Instruksi Pimpinannya | Pasific Pos.com

| 23 January, 2019 |

Wartawan Dihalang-halangi Polisi Meliput Atas Instruksi Pimpinannya

Papua Barat Penulis  Selasa, 30 Januari 2018 11:47 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Di saat Polda Papua Barat dan jajarannya sedang berbahagia, tetapi meninggalkan duka untuk sejumlah wartawan yang hendak meliput prosesi peresmian markas Polda Papua Barat oleh Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian di Anday, Manokwari, Senin (29/1).

Sebab, saat sejumlah wartawan ingin mengabdikan momen Kapolri meninjau gedung Polda Papua Barat berlantai 3 bersama para pejabat Polri dan forkopimda, para kuli tinta ini dihalangi-halangi oleh sejumlah anggota Polda Papua Barat dengan alasan instruksi pimpinannya.


Wartawan Papua barat Pos, Aris Balubun menjelaskan, tindakan menghalang-halangi kerja wartawan terjadi saat proses pengguntingan pita oleh mantan Kapolda Papua tersebut.


“Setelah Bapak Kapolri masuk ke dalam ruangan, pas saya mau ikut masuk, saya didorong. Saya lihat ada beberapa teman juga ditarik oleh anggota Provost,” ungkap Balubun dengan nada kesal kepada para wartawan di Polda Papua Barat, kemarin.


Bukan itu saja, Balubun menambahkan, saat beberapa wartawan ingin naik ke lantai 2 untuk mengambil gambar momen peninjauan gedung Polda Papua Barat oleh Kapolri, wartawan pun dilarang naik ke lantai 2.


Menurutnya, Polda Papua Barat merupakan sarana publik, sehingga harus diekspos, karena gedung itu bukan milik Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dikatakannya, kejadian ini menimbulkan duka bagi pers di Papua Barat dan menjadi pengalaman pahit.


“Kita menghargai mereka, tetapi yang terjadi hari ini, sangat melecehkana kita. Kita harus berikan pelajaran bagi publik atas kejadian ini,” katanya.


Atas kejadian ini, ia meminta Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Rudolf A. Rodja dan jajarannya harus meminta maaf.


Hal senada diungkapkan wartawan MNC, Mathias Renyaan. Ia mengatakan, dirinya juga dihalangi di depan pintu utama oleh anggota Provost saat hendak mengambil gambar Kapolri.


“Pas saya mau masuk, Provost bilang hei wartawan, dilarang masuk’. Saya kaget karena ada wartawan banyak di dalam ruangan,” kata Renyaan.


Menurutnya, dirinya sempat beradu argumen dengan anggota Provost, tetapi tetap saja mereka ngotot melarang wartawan naik ke lantai 2. Renyaan menyayangkan kejadian ini, karena harus menimpa profesi wartawan yang selama ini menjadi mitra Polda Papua Barat.


Sementara Ketua Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat, Kris Tanjung mengatakan, upaya menghalang-halangi kerja wartawan terjadi sejak Kapolri tiba di Manokwari, Minggu (28/1).


“Kemarin waktu di Bandara Rendani, kita mau dekati beliau untuk mengambil foto, kita dilarang,” ungkap Tanjung.


Lanjut dia, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 Ayat 1 mempertegas bahwa pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.


Menurut dia, kejadian ini sangat melecehkan harkat dan martabat profesi pers nasional, khususnya di Manokwari, Papua Barat. Ironisnya, dalam arahan MC (master ceremony), seluruh tamu undangan dipersilakan masuk ke gedung Polda Papua Barat yang baru tanpa pengecualian, tetapi justru wartawan yang mewakili publik dan masyarakat, dihalang-halangi aparat kepolisian.


“Saya juga lihat, ada beberapa teman yang dicegat dan ditanya kartu pers oleh anggota provost,” katanya dengan nada kecewa.


Akibat kejadian yang mencederai profesi wartawan ini, sejumlah wartawan media cetak maupun elektronik memutuskan pulang meninggalkan markas yang meninggalkan Mapolda Papua Barat yang diklaim terbaik di Indonesia tersebut. [BOM-R1] 

Dibaca 492 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.