Terlambat Serahkan LPJ, Bantuan Parpol Terancam Dihentikan | Pasific Pos.com

| 19 April, 2019 |

Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Susanto. Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Susanto.

Terlambat Serahkan LPJ, Bantuan Parpol Terancam Dihentikan

Kabupaten Jayapura Penulis  Selasa, 23 Januari 2018 21:24 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

SENTANI - Pengurus partai politik (Parpol) di Kabupaten Jayapura terancam tak lagi dapat kucuran dana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura jika parpol terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawabannya kepada BPK melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura.

Acuan hukumnya berdasar Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik, yang menetapkan penyerahan laporan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau pada tanggal 31 Januari 2018 mendatang.


Hal itu di ungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Susanto usai pertemuan dengan partai politik (Parpol) yang di selenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (23/1/18) siang.


Edi Susanto mengingatkan, agar dapat menerima bantuan dana dari pemerintah daerah pada tahun 2018 ini, maka partai politik harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu penyerahan di lakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2018 atau satu bulan dari berakhirnya tahun anggaran.


“Sehingga bupati mengharapkan agar Kesbangpol meminta kepada parpol-parpol penerima bantuan dana tersebut, untuk segera mempertanggungjawabkan yang sesuai dengan ketentuan, yakni paling lambat 31 Januari 2018 nanti sudah harus sampai di BPK. Tadi semuanya (parpol) telah komitmen pada hari Jumat (26/1/2018) sudah bisa melaporkan LPJ-nya,” imbuh Edi.


Menurutnya, jika BPK belum menerima LPJ sampai tanggal 31 Januari 2018, karena tidak mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini, kata Edi, justru akan merugikan partai politik yang bersangkutan. Sebab, tak dapat menerima dana bantuan hingga tahun berikutnya.


“Kalau memang tidak mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, maka sanksi pertama adalah tidak akan memperoleh bantuan berikutnya. Kemudian selanjutnya pasti ada kaitan-kaitan yang lain lagi, jika sudah tidak ada bantuan maka sudah otomatis dana operasional itu pasti juga sudah agak sedikit berkurang. Bukan kesulitan ya, karena ada partai kaya dan partai tidak kaya. Untuk sementara di tunda, jika ada parpol lambat memasukkan LPJ,” paparnya.


Edi menuturkan, BPK tidak akan melakukan verifikasi, apabila ada yang terlambat dari tanggal 31 Januari 2018 untuk bantuan dana parpol tahun anggaran 2017. Kalau tidak melakukan verifikasi, maka BPK tidak akan memberikan rekomendasi untuk dapat mencairkan bantuan dana parpol tahun 2018 ini.


“Jadi, parpol yang tidak melaporkan sampai dengan batas akhir 31 Januari 2018 itu, nanti BPK tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap LPJ yang terlambat dimasukkan. Kemudian kalau sudah tidak diperiksa atau audit, maka BPK juga tidak akan memberikan rekomendasi untuk pencairan dana bantuan tahun 2018,” tegasnya.

Dibaca 544 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.