Pendidik Wajib Miliki Sertifikasi Pendidik | Pasific Pos.com

| 19 April, 2019 |

Pendidik Wajib Miliki Sertifikasi Pendidik

Papua Barat Penulis  Senin, 22 Januari 2018 09:54 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

Manokwari, TP - Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Papua (Unipa), Manokwari, Yan H. Nunaky mengungkapkan, bagi seorang guru yang akan melakukan tugas sebagai pendidik wajib memiliki sertifikat pendidik atau akta IV.

Sebelumnya, terdapat pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan, akta IV (akta mengajar) sebagai surat ijin mengajar bagi sarjana lulusan FKIP.


“Tapi itu dulu, sekarang dengan adanya UU No. 14 Tahun 2005, maka dengan sendirinya keberadaan akta IV sudah tidak diberlakukan lagi,” ungkap Nunaky kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Jumat (19/1/18).


Lebih lanjut, dia menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbud) Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, maka seorang guru harus mengikuti pendidikan khusus.


“Sekarang diatas tahun 2013 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) hanya melahirkan sarjana pendidikan, bukan sarjana pendidikan guru. Kalau mereka mau mengambil keguruan dan memiliki sertifkat mengajar, maka sarjana pendidikan (S. Pd) harus mengikuti kuliah reguler pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan selama 1 tahun dengan jumlah SKS 42-43. Nanti, setelah lulus dari PPG barulah menerima sertifikasi pendidik,” tuturnya.


Ditanya tentang progress penyelenggaraan PPG Prajabatan di FKIP Unipa, Nunaky mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Mendikbud agar FKIP Unipa dapat menyelenggarakan kuliah reguler PPG Prajabatan.


Usulan tersebut, telah mendapatkan tanggapan baik, yang sesuai dengan SK Mendikbud Nomor 280/M/KPT/2017 tertanggal 26 September 2017, bisa dilaksanakan PPG Prajabatan di FKIP Unipa.


Sedikitnya, di 34 Perguruan Tinggi se Indonesia mendapatkan program subsidi PPG Prajabatan dari pemerintah pusat melalui Mendikbud. Sementara FKIP Unipa sendiri masuk dalam nomor urutan 31 Perguruan Tinggi.


Dipaparkannya, untuk bisa melaksanakan PPG Prajabatan harus memenuhi beberapa syarat, yakni setiap jurusan yang ada di FKIP harus terakreditasi B. Hanya saja, dari 6 jurusan di FKIP Unipa, baru 2 jurusan yang terakreditasi B, yakni jurusan pendidikan Matematika, dan jurusan Pendidikan Biologi.


“Dua jurusan ini sudah terakreditasi B, dan akan dilakukan kuliah reguler PPG Prajabatan. Namun, karena sistem ini dari pusat, maka masih menunggu dari pemerintah pusat. Rencananya, penerimaan mahasiswanya mulai Januari 2018.

 

Hanya saja, sampai saat ini belum ada informasi terkait dari pusat. Sebab, untuk masuk ke PPG perlu dilakukan test melalui sistem online,” tukasnya seraya menambahkan, pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait persyaratannya.


Disinggung soal mutu pendidikan dan kebutuhan tenaga pendidik profesional di Papua Barat, diungkapkan Nunaky membutuhkan biaya yang besar, sebab PPG dilakukan di luar Papua dan Papua Barat.


Lebih jauh Nunaky menjelaskan, tahun lalu pihaknya sudah berikatan PPG Prajabatan dengan kategori subsidi dan telah melakukan test minat bakat terhadap 7 orang untuk mengikuti PPG Prajabatan.


Diharapkan, dengan hadirnya PPG Prajabatan di Papua Barat pendidik yang belum memiliki sertifikat bisa mengikutinya sesuai disiplin ilmu masing-masing agar menjadi pendidik professional dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Papua Barat. [FSM-R3] 

Dibaca 2254 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX