Legislator : Mahar Politik Isu yang Sangat Meresahkan | Pasific Pos.com

| 22 February, 2018 |

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa.

Legislator : Mahar Politik Isu yang Sangat Meresahkan

Headline Penulis  Minggu, 21 Januari 2018 16:43 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Di Negeri Ini Tidak Ada Partai Yang Gratis”

 

 

Jayapura - Mahar politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di sejumlah daerah, sontak kini menjadi viral. Pasalnya, mahar atau mas kawin yang harus disiapkan oleh para calon kepala daerah untuk memuluskan langkah mereka menduduki kursi nomor satu di daerahnya.

Menurut Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mahar politik ini isu yang sangat meresahkan. Karena jika terpilih para kepala daerah tersebut kemungkinan besar bakal melakukan segala upaya, termasuk mengorupsi dana pemerintah.


“Politik mendukung kandidat tertentu karena sesuai dengan maharnya yang dibayar. Saya pikir ke depan masyarakat akan lebih sadar kepala daerahnya melakukan korupsi, bahkan anggaran habis pun di korupsi oleh bupatinya, masyarakat biasa-biasa saja. Karena masyarakat tahu bahwa, kalau mencalonkan diri harus ada uang. Karena orang korupsi itu untuk bayar partai sebab partai itu sangat mahal lho, “ kata Laurenzus Kadepa kepada Pasific Pos, Sabtu (20/1/18).


Bahkan legislator Papua ini menegaskan, bahwa di Indonesia ini tidak ada Partai yang gratis, karena itulah masyarakat makin sadar bahwa di Indonesia tidak ada Partai yang gratis, makanya kalau para pejabat melakukan korupsi ya dibiarkan saja, karena korupsi untuk bayar Partai.


Untuk itu tandas Kadepa, di bagian itu, peran masyarakat untuk mau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dan lain sebagainya sangat dibutuhkan untuk membantu KPK dan lain-lainnya.


“Jadi peran aktif masyarakat sudah berkurang di situ sehingga mereka sudah sadar, bahwa oh benar, karena dia mau mencalonkan diri lagi jadi dia butuh banyak uang. Jadi sudah, terserah kita biarkan saja. Kita tahu kok nanti mereka bayar-bayar partai mahal. Makanya saat ini seolah-olah masyarakat sudah tidak peduli lagi, “ ketus Laurenzus Kadepa.


Sehingga lanjut Kadepa, pro aktif masyarakat untuk mengkritisi situasi terutama melawan praktek KKN di Papua.


“Karena mereka (masayarakat) juga tahu, mau mencalonkan diri tanya jumlah diutnya berapa sekarang, karena mahar politik itu mahal. Jadi bagi saya, masyarakat Papua ke depan ada pada posisi tidak akan menyalahkan koruptor, “ ungkapnya.


Apalagi kata Laurenzus Kadepa, ini satu tantangan dan satu masalah serius yang harus diantisipasi. Kalau memang ini bukan sengaja maka jangan lakukan pembiaran tapi harus segera diantisipasi dalam sistim berpolitikan di Indonesia lebih khusus di Papua.


“Mafia-mafia ini harus ditelusuri, dan kost politiknya itu yang harus ditekan. Pengalaman saya, tidak ada partai yang gratis di Republik ini untuk mengusung kandidat tertentu. Coba lihat partai mana yang gratis, kalau dibilang gratis, mau ke Jakarta seharunya partai itu yang biayai tiket PP serta penginapan, itu baru dibilang gratis. Tapi ini kan biaya sendiri untuk urus partai, “ ujar Kadepa.


Apalagi, Politisi Partai NasDem ini pun mengakui, jika di partai NasDem juga tidak ada yang gratis.


“Kan bukan NasDem yang tanggung kandidat. Sekalipun Pimpinan DPP dan pucuk pimpinan partai lainnya, punya pikiran seperti itu, tapi di bawahannya tidak mungkin mereka kontrol, “ ujar Kadepa.


“Tidak mungkin pemimpin kontrol kadernya sampai dibawa-bawa. Padahal ketua DPP ini tidak tahu kalau kader dibawahnya malah justru banyak yang bermain . Memalak dengan mahar tertinggi kepada calon kepala daerah, “ bebernya. (TIARA)

Dibaca 97 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik