Perda ‘Tidak Diketahui Nomornya’ Terkait Pajak 10 Persen Rumah Kos Disosialisasikan | Pasific Pos.com

| 15 August, 2018 |

Perda ‘Tidak Diketahui Nomornya’ Terkait Pajak 10 Persen Rumah Kos Disosialisasikan

Papua Barat Penulis  Jumat, 19 Januari 2018 11:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Setelah 6 tahun ditetapkan, tepatnya pada 2011 silam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari baru mensosialisasikan rencana penarikan pajak 10 persen untuk rumah kos dan kontrakan di Manokwari.

Sosialisasi tentang perda yang ‘tidak diketahui nomor dan nama perdanya’ itu, dihadiri sekitar 147 pemilik rumah kos, di Kantor Bupati Manokwari, Kamis (18/1/18).


Kegiatan sosialisasi yang dihadiri Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa tahun ini, pajak 10 persen sudah mulai diterapkan bagi para pengusaha yang memiliki minimal 10 kamar kos atau kontrakan.


Dari pantauan Tabura Pos, rencana penarikan 10 persen setiap bulan ini dirasa memberatkan para pemilik rumah kos dan kontrakan. Untuk itu, mereka meminta pemda melalui Bapenda berlaku adil dalan penerapan pajak 10 persen, karena hanya dikenakan untuk pengusaha yang mempunyai 10 kamar kos atau lebih.


“Yang punya 10 kamar dikenakan pajak 10 persen, bagaimana dengan yang punya 9 kamar dan memiliki fasilitas mewah dari kami yang punya 10 kamar? Jika memang begitu, tolong dikaji kembali,” kata salah satu pemilik kos.


Di samping itu, mereka merasa khawatir dengan penerapan pajak 10 persen bisa mempengaruhi warga selaku penyewa dengan pertimbangan kebutuhan ekonominya. “Misalnya kalau ojek, penghasilan sebulan berapa? Kemudian, untuk kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya,” kata pemilik kos lainnya.


Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari, Irwanto mengatakan, prinsipnya penerapan pajak 10 persen akan bersifat adil dan tidak mematikan usaha orang. “Aspek keadilan dan sosial kita akan pertimbangkan semuanya, karena ini baru pertama kali,” kata Irwanto kepada para wartawan usai sosialisasi, kemarin.


Dijelaskannya, perda yang digunakan sebagai dasar hukum menarik pajak 10 persen untuk wajib pajak merupakan perda produk Pemkab Manokwari pada 2011.


“Perda kan bersifat keseluruhan, sehingga pajak 10 persen ini akan diterapkan di semua wilayah yang berada di wilayah administrasi Pemda Manokwari,” terang Irwanto ketika ditanya tentang apakah ada wilayah tertentu yang tidak dikenakan pajak 10 persen.


Menurut Irwanto, pihaknya menerapkan pajak 10 persen untuk wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan perda yang ada.


“Kenapa kita tarik 10 persen, kenapa tidak 3 atau 5 persen, karena di undang-undang dan perda yang sudah ada seperti itu. Yang penting, penentuan pajak di daerah tidak melebihi ketentuan pajak berdasarkan undang-undang kan sama, 10 persen,” tukasnya.


Selain wajib pajak, Irwanto menandaskan, pemilik kos juga dikenakan pajak 1 persen. “Saat sosialisasi pertama mereka bertanya kenapa bisa kena pajak dua kali, tapi kita sampaikan pajak yang dikenakan ke mereka pajak 1 persen sesuai undang-undang,” ungkap Irwanto.


Ditanya apakah semua penyewa akan dikenakan pajak 10 persen meski kategori tidak mampu, Irwanto menjelaskan, tidak semua penyewa dikenakan pajak 10 persen.


Untuk hal itu, ia mengatakan, pihaknya akan membagikan formulir untuk penyewa dengan tujuan mengukur kemampuan.


“Tentu kita tidak akan menekan 10 persen semuanya. Kita akan gunakan perhitungan sesuai jabatan atau pekerjaan. Dengan kewenangan yang ada pada kami, kita akan menghitung sewajarnya berapa. Tidak mungkin orang kemampuan 5 kita hajar 10, itu tidak mungkin,” jelas Irwanto seraya berharap kejujuran penyewa untuk mengisi formulir yang akan dibagikan.


Disinggung tentang permintaan pemberlakukan pajak 10 persen terhadap 9 kamar, Irwanto mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan hal tersebut, karena dalam aturan dijelaskan maksimal 10 kamar yang dikenakan pajak 10 persen.


“Kita sekarang menunggu revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jika dalam revisi dikatakan begitu, maka permintaan yang 9 kamar itu bisa diakomdir juga,” tambah Plt. Kepala Bapenda.


Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan ini menambahkan, pajak 10 persen dikenakan setiap bulan dan mulai terhitung Januari 2018, sehingga pembayarannya dilakukan pada Februari 2018. [SDR-R1] 

Dibaca 578 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.