Untuk Masuk ke Fraksi PDI Perjuangan Harus Ada MoU | Pasific Pos.com

| 22 February, 2018 |

Anggota DPR Papua, Edoardus Kaize. Anggota DPR Papua, Edoardus Kaize.

Untuk Masuk ke Fraksi PDI Perjuangan Harus Ada MoU

Sosial & Politik Penulis  Kamis, 18 Januari 2018 22:43 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Edo Kaize : Kalau Sudah jadi DPR, Tidak Usah Ngotot Masuk ke Fraksi Lagi

 

 

Jayapura, - Sikap tegas yang diambil oleh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak terima Anggota DPR melalui mekanisme 14 kursi masuk ke dalam Fraksi, membuat Anggota DPR 14 kursi kecewa. Namun, langkah tegas yang diambil oleh pihak PDI Perjuangan ini lantaran tidak ada petunjuk mekanisme dari anggota 14 kursi ini untuk masuk di Fraksi.

“Kalau mereka mengatakan PDI Perjuangan tidak terima, itu kan sikap kita to, jadi mereka tidak usah paksakan. Kalau pun mereka ada di komisi ya di situ saja tidak usah paksakan lagi harus masuk di Fraksi PDI Perjuangan ataupun di Fraksi lainnya. Kan kalian sudah jadi DPR, kalau pun mau masuk di komisi, terserah di komisi apa. Kan tidak mesti harus masuk di Fraksi, “ tegas Edoardus Kaize ketika di hubungi pasific Pos lewat via telepon, Kamis (18/1/18).


Menurut Edoardus Kaize, jika memasukan mereka ke dalam Fraksi harus ada MoU dan pernyataan sikap, Jadi bukan sekedar masuk saja.


“Dia harus buat pernyataan sikap untuk masuk dalam Fraksi PDI Perjuangan dan ikut aturan fraksi di situ. Jadi bukan sembarang-sembarang masuk seenaknya mereka, karena tidak ada aturan yang mengatur mereka untuk masuk. Apalagi mekanisme untuk masuk ke dalam Fraksi tidak ada. Jadi kita mau terima mereka juga bagaimana, ini kan sebenarnya kesepakatan politik, “ tandas Edo sapaan akrabnya.


Sebenarnya, lanjut Edo, hal seperti ini tidak usah ditanggapi karena tidak ada untungnya juga.


“Mereka hanya merasa bahwa kami ini sudah jadi DPR. Kalaupun sudah jadi DPR, tapi kalian tidak bisa minta lebih dari itu, karena mekanisme masuk ke Fraksi itu kan ada aturannya, ada undang-undang, juga ada peraturan pemerintah untuk mengatur itu. Jadi tidak bisa sembarang-sembarang, “ ketus Edoa Kaize.


Meskipun kata Edo, payung hukumnya untuk masuk di DPR itu ada dalam undang-undang 21, DPR melalui mekanisme pengangkatan, hanya untuk masuk ke Fraksi ini, itu tidak ada, karena itu kan hanya Tatib DPR.

“Jadi mereka tidak usah tuntut yang berlebihan, kalau sudah jadi anggota DPR ya sudah, di situ saja to tidak usah ngotot untuk masuk ke Fraksi-Fraksi lagi. Toh sekarang sudah ada yang masuk ke komisi, juga ada yang masuk di panitia-panitia, “ ujar Edo.

Apalagi kata Edo, Fraksi itu dia punya mekanisme untuk masuk menjadi anggota Fraksi. Baik itu partai politik atau gabungan partai politik yang membentuk Fraksi.

“Mereka ini asalnya bukan dari partai politik, lalu bagaimana mau membentuk Fraksi. Kalau mau bilang Fraksi Otsus tidak bisa, kalau mau bilang Fraksi pengangkatan juga tidak bisa, “ jelasnya.

Menurut Edo Kaize, yang berhak membentuk Fraksi itu hanya partai politik (Parpol) saja, karena di situ gabungan partai politik tertentu atau gabungan partai politik yang dapat membentuk Fraksi.

“Makanya ada Fraksi Gabungan PKB, PKS dan lain-lain. Lalu misalnya, kalau anggota yang masuk ke Fraksi itu lalu dia bermasalah , apakah mereka akan mengikuti pimpinan Fraksi. Misalnya Fraksi mengatakan bahwa kamu bermasalah dan pasti jawabannya kami kan bukan dari partai. Jadi lebih baik mereka tidak usah masuk ke Fraksi, labih baik begitu saja jadi kan bebas to, “ imbuhnya.

Bahkan tambah Edo, mereka bertanggung jawab kepada gubernur, jadi silahkan. Sehingga tidak perlu bertanggung jawab kepada Fraksi yang bersangkutan.

“Jadi seperti itu, sebenarnya hal seperti ini tidak perlu ditanggapi karena tidak ada aturan, kecuali di dalam undang-undang 21 berbicara masalah DPR yang melalui Partai Politik dan Pengangkatan. Dilantik secara bersamaan, misalnya seperti itu. Jadi yang mengatur Fraski dan segala macam itu tidak ada, “ tutup Edo. (TIARA)

Dibaca 132 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik