Pelayanan Disesuaikan dengan Anggaran | Pasific Pos.com

| 18 June, 2018 |

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Irawadi. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Irawadi.

Pelayanan Disesuaikan dengan Anggaran

Kota Jayapura Penulis  Kamis, 18 Januari 2018 17:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

JAYAPURA, - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri dan kemasyarakatan.

Terkait pelayanan publik dimaksud, Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Irawadi, mengatakan pelayanan pemerintahan yang baik dapat membangun kepercayaan kepada masyarakat atas pelayanan publik.

"Pelayanan harus disesuaikan dengan anggaran. Pelayanan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan khususnya bidang sosial," kata Irawadi di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (18/1/18).

Pelayanan di bidang sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jayapura, kata Irawadi seiring dengan harapan dan tuntutan terutama bidang bantuan sosial, bidang rehabilitasi, dan pemberdayaan.

"Kalau ingin maksimal harus dibarengi dengan pendanaan agar pelayanan berjalan dengan baik. Anggaran kami terjadi penurunan untuk tahun ini ada Rp 2,6 miliar anggaran 2018. Pada 2017 anggaran kami ada Rp 4,5 miliar," kata Irawadi.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Frans Pekey, mengatakan, pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura setiap tahun semakin baik bila dibandingkan dengan kabupaten di Papua.

"Wali Kota selalu konsisten agar semua dinas selalu berinofasi dan berkreasi dalam pelayanan sehingga masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai kebutuhan sehingga disambut baik," kata Frans.

Terkait keluhan masyarakat, kata Frans, selalu saja ada tergantung bebutuhan tapi untuk menghilangkan tidak mudah. Namun, pemerintah hadir untuk meminimalisasi untuk mengurangi keluhan dari masyarakat.

"Untuk zero permasalahan butuh waktu sepanjang ada kehidupan termaksud dalam pelayanan. Masalah penilaian datang dari masyarakat. Pemerintah daerah hanya menyiapkan fasilitas dan prosedur dalam pelayanan," kata Frans.

Dibaca 205 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik