Pengelolaan Dana Kampung di Kota Jayapura | Pasific Pos.com

| 27 May, 2018 |

Kepala DPMK Kota Jayapura Daniel Mano. Kepala DPMK Kota Jayapura Daniel Mano.

Pengelolaan Dana Kampung di Kota Jayapura

Kota Jayapura Penulis  Rabu, 17 Januari 2018 18:19 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

JAYAPURA, - Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan empat wilayah tertib, yaitu tertib administrasi, tertib aturan, bebas korupsi, dan menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sejalan dengan pengelolaan dana kampung/desa, agar setiap aparat kampung khususnya yang terlibat dalam pengelolaan dananya diminta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemasyarakatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura Daniel Mano, mengatakan dana kampung harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh aparat kampung.

"Secara profesional, transparan, dan akuntabel serta aparatur desa mampu menguasai sistem keuangan desa pasti hasilnya juga maksimal. Kami sudah melakukan pelatihan," kata Daniel di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (17/1/18).

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat kampung/desa agar setiap aparat kampung mengelola dan dana kampung dengan baik.

Dana kampung untuk 2018 anggarannya sudah ada, kata Daniel, yang belum menyelesaikan laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) anggaran 2017, belum bisa diserahkan anggarannya.

"Dana kampung dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kampung yang dituangkan dalam perencanaan karena melalui perencanaan bisa menghasilkan anggaran untuk disalurkan kepada masing-masing kampung," kata Daniel.

Oleh sebab itu, lanjut Daniel, aparat kampung dihimbau untuk segera menyelesaikan laporan sisa anggaran 2017, termaksud pekerjaan-pekerjaannya baik fisik dan non fisik.

Sebagaimana di ketahui, dana kampung/desa ini bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan kemasyarakatan di kampung/desa.

"Keterlambatannya dari pemerintahan kampung yang lambat memberikan laporan pertanggungjawaban karena persoalan di kampung berbeda dengan persoalan di kota," kata Daniel.

"Persoalan di kampung macam-macam, seperti kedukaan, air pasang untuk menghantar bahan bangunan sehingga bisa menghambat pekerjaan tidak berjalan maksimal, sementara pekerjaan berpacu dengan waktu," kata Daniel menambahkan.

Dibaca 285 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.