ORI Papua Soroti Tim Satgas Dinas Kesehatan Papua | Pasific Pos.com

| 22 February, 2019 |

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua, Iwanggin Sabar Olif. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua, Iwanggin Sabar Olif.

ORI Papua Soroti Tim Satgas Dinas Kesehatan Papua

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 17 Januari 2018 16:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

JAYAPURA, - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua menyoroti adanya tim satuan tugas (satgas) bentukan Dinas Kesehatan Papua, yang dinilai tidak maksimal bekerja untuk kepentingan layanan kesehatan.

"Kalau kita gembar-gemborkan dengan tim yang dibentuk tim satgas Dinas Provinsi Papua seperti satgas kaki telanjang saya pikir implementasinya harus jelas," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua Iwanggin Sabar Olif di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (17/1/18).

Sorotan ORI Papua ini terkait adanya kasus kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang terjadi di Kampung Nakai, Distrik Pulau Tiga dan Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua, sehingga menyebabkan kematian.

"Saya pikir ini harus segera ditangani karena ini layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air dan listrik itu masuk dalam layanan dasar. Dana Otsus begitu banyak tapi terus terjadi kasus seperti KLB ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita, dan saya pikir segera diambil tindakan," kata Iwanggin.

Iwanggin menilai, satgas bentukan Dinas Kesehatan Papua harus ditindaklanjuti agar kasus serupa tidak terjadi lagi khususnya di wilayah Papua. Sebab, negara hadir dan berkewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

"Menurut saya satgas ini bangus dibentuk tapi implementasinya harus kongkrit di lapanagan. Kalau kongkrit tidak mungkin hal-hal itu (KLB) terjadi karena dana otsus begitu banyak," kata Iwanggin.

"Harapan saya segera diselesaikan, dan tidak main-main. Saya lihat juga itu Bapak Presiden Jokowi agak sedikit geram dengan persoalan ini. Pemda Papua, Pemda Kabupaten yang bersangkutan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya masing-masing," kata Iwanggin menambahkan.

Perlu juga diketahui, paska terjadinya KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, pihak Kepolisian, Kodam, Dinas Kesehatan Papua, Dinas Sosial Papua, termasuk partisipasi dari jajaran BUMN, telah membentuk Tim Satgas Tepadu dalam menangani kasus yang menimpa di Kabupaten Asmat.

Dibaca 460 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.