10 Persen Saham Freeport Harus Dimanfaatkan Sebaik Mungkin | Pasific Pos.com

| 22 February, 2018 |

Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu. Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu.

10 Persen Saham Freeport Harus Dimanfaatkan Sebaik Mungkin

Ekonomi & Bisnis Penulis  Senin, 15 Januari 2018 20:43 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu menekankan dana 10 persen dari PT. Freeport kepada pemerintah daerah Provinsi Papua harus dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kita harus ingat, Presiden Jokowi memberikan saham 10 persen dari 51 persen yang dimiliki Pemerintah Pusat atas PT. Freeport, punya kolerasi yang erat dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2017, tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Konteks itu, penggunaan dana 10 persen hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua seperti disektor pendidikan, kesehatan, rumah sehat dan air bersih,” ujar Hengky saat ditemui di Café Pilos Sentani, Senin (15/1/18).


Ia menegaskan, dana 10 persen itu akan mampu merubah pembangunan dan mengurangi kemiskinan di Papua apabila digunakan secara baik.
Oleh sebab itu, Ia menyarankan pemerintah Provinsi Papua membentuk sebuah lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Dimana lembaga itu harus independen tidak diisi oleh orang-orang pemerintah.


“Mengapa tidak boleh diisi oleh orang-orang pemerintahan?, karena pengalaman membuktikan bahwa orang-orang pemerintah paling banyak membuat air yang jernih menjadi kabur,” tegasnya.


Ia berharap, kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan dana 10 persen kepada Pemprov Papua, dapat memicu pembangunan baik diwilayah operasi PT. Freport maupun daerah yang berdekatan dengan PT. Freport itu sendiri.


Ketika ditanya apakah dana 10 persen itu mampu menurunkan angka kemiskinan di Papua, jawab Hengky, tentu bisa.


Tetapi lanjut Hengky, angka kemiskinan di Papua dapat diturunkan apabila pejabat pemerintah daerah, menyadari dan menghentikan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.


“Tentunya kita tidak bisa berangan-angan atau bermimpi bahwa 10 persen ini akan menurunkan secara signifikan angka kemiskinan. Kenapa? Karena bicara pembangunan di Papua erat kaitannya dengan tingkat korupsi,” katanya.


“Oleh karena itu, tingkat kemiskinan ini bisa kita turunkan apabila semangat korupsi bisa kita hilangkan,” jelasnya.


Ditambahkan Hengky, sepanjang pemerintah daerah masih sarat dengan praktek korupsi, maka masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai.


“Intinya, Semaju apapun Papua sepanjang masih ada pejabat yang korupsi, angka kemiskinan di Papua tidak akan menurun. Percaya sama saya,” tukasnya.

Dibaca 54 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik