Freeport Ajukan PK Atas Putusan Pajak Air Permukaan | Pasific Pos.com

| 15 August, 2018 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, ketua komisi III dan beberapa kepala SKPD, usai penandatangan perjanjian saham divestasi PTFI di kantor kemenkeu jakarta. Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, ketua komisi III dan beberapa kepala SKPD, usai penandatangan perjanjian saham divestasi PTFI di kantor kemenkeu jakarta.

Freeport Ajukan PK Atas Putusan Pajak Air Permukaan

Headline Penulis  Minggu, 14 Januari 2018 16:31 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

JAKARTA,- Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, PT. Freeport Indonesia telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) terkait kewajiban tunggakan pajak air permukaan kepada Pemprov Papua mencapai nilai sekira Rp 5,6 triliun terhitung periode 2011-2017.

Dikatakan, sesuai putusan Pengadilan Pajak Jakarta 17 Januari 2017 silam, Freeport Indonesia diwajibkan membayar pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua.


“Mereka (Freeport) belum membayar, dan mereka sedang mengajukan PK, kami tidak bisa lagi melakukan negosiasi, ini keputusan pengadilan dan perlu dibayar oleh Freeport,” tegas Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/1/2018).


Gubernur berharap, Freeport Indonesia mau membayar denda yang diwajibkan dan dalam periode yang dijanjikan. Apalagi menurutnya, Freeport tidak memiliki celah untuk mengelak, karena putusan ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Menurut Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011, tarif pajak atas air permukaan yang harus ditanggung Freeport adalah Rp 120 per meter kubik per detik. Namun dengan dalih klausul Kontrak Karya, Freeport hanya mau mengakui pajak sebesar Rp 10 per meter kubik per detik. "Kami harap mereka mau melaksanakan keputusan tersebut," ujar Lukas.


Di tempat terpisah, Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, PT Freeport Indonesia berkeinginan untuk hanya membayar Rp 800 miliar dengan alasan kondisi perusahaan tidak stabil.


Namun, Yunus dengan tegas menolak niat dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. ”kami sudah mendapat surat dari Freeport yang hanya sanggup membayar pajak air permukaan sebesar Rp 800 miliar, jelas kami akan menolak,” tegasnya.


Yunus menuturkan, perusahaan Freeport McMoran adalah perusahaan tambang terbesar di dunia dan tentu punya saving dana, sehingga tidak masuk akal jika Freeport beralasan untuk tidak membayar dengan adanya kondisi perusaaan yang tak stabil.


Yunus berharap, Freeport McMoran harus berkomitmen untuk membayar pajak air permukaan sesuai dengan putusan pengadilan. Sebab, yang menggugat Pemerintah Provinsi Papua adalah Freeport McMoran. “Kami berharap Freeport segera membayar pajak air permukaan sesuai putusan yang ditetapkan oleh pengadilan pajak,” tutupnya.

Dibaca 371 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.