KPU Serahkan Berkas Paslon Gubernur ke DPR Papua | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy didamping Komisioner KPU Papua, Beatrix Wanane menyerahkan berkas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai didampingi Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea mamoyau, S. Sos, Jumat (12/1/18). Ketua KPU Papua, Adam Arisoy didamping Komisioner KPU Papua, Beatrix Wanane menyerahkan berkas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai didampingi Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea mamoyau, S. Sos, Jumat (12/1/18).

KPU Serahkan Berkas Paslon Gubernur ke DPR Papua

Headline Penulis  Jumat, 12 Januari 2018 22:43 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua secara resmi menyerahkan berkas kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua kepada DPR Papua untuk diteruskan dalam memberikan verifikasi keaslian Orang Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP), Jumat (12/1/18).

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi didampingi Komisioner KPU Papua, Beatrix Wanane menyerahkan berkas itu kepada pimpinan DPR Papua yang diwakili Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai didampingi Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao disaksikan oleh Ketua Bawaslu Papua, Regi Wattimena dan sejumlah anggota DPR Papua.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengungkapkan, dalam melaksanakan tahapan dan jadwal secara nasional yang mana terdapat 171 daerah dan khusus Provinsi Papua juga mengambil bagian dalam tahapan itu, dan setelah KPU Papua melaksanakan penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon 8 – 10 Januari 2018, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi para pasangan calon.

“Didalam tahapan dan jadwal secara nasional itu terjadi revisi yang dilakukan KPU Papua yang mana memuat tentang verifikasi keaslian Orang Papua yang mungkin juga kita serahkan jadwalnya dimana verifikasi faktual ini, KPU menyerahkan pada 12 Januari 2018,” jelas Adam Arisoy.

Namun pihkanya berharap setelah berkas itu diserahkan kepada DPR Papua, segera ditindaklanjuti kepada MRP yang diberikan kewenangan di dalam Undang-undang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Orang Asli Papua yang diamanatkan juga di dalam UU Otsus.

“Kami berharap kerja sama yang dibangun ini, alangkah baiknya dipercepat di saat KPU menyerahkan dokumen ini kepada MRP, karena kelihatannya mereka mau cepat-cepat dan jangan ditahan lama-lama di DPR Papua,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya, di dalam revisi jadwal secara nasional, karena Papua ada kekhususan, sehingga kekhususan itu dimasukkan untuk verifikasi terhadap Orang Asli Papua dapat dilakukan, dan jadwalnya diserahkan kepada DPR Papua bersama dengan biodata dari para calon.

“Kami berharap dokumen ini segera dapat ditindaklanjuti,” harapnya.

Apalagi, tandas Adam Arisoy, amanat UU telah mengatur tugas masing-masing, sehingga harus melihat aturan main yang ada, sehingga semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan satu tujuan bahwa Pilkada di Papua harus berjalan dengan aman dan damai.

“Itu tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tapi semua pihak untuk mensukseskan Pilkada ini berjalan dengan aman dan damai, siapapun dia yang terpilih jadi gubernur adalah sudah melalui satu proses yang sudah dilaksanakan melalui KPU,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai menyampaikan selamat dan aspresiasi kepada KPU Papua yang telah melaksanakan tugas awal dalam Pilkada Gubernur Papua tahun 2018.

Untuk itu, Ruben Magai menegaskan bahwa, pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua berbeda dengan provinsi lain di Indonesia sesuai dengan jadwal nasional, karena ada UU Otsus yang memberikan kewenangan kepada DPR Papua melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) yakni kewenangan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2012.

“Sehingga DPR Papua menindaklanjuti dengan membuat Perdasus Nomor 6 tahun 2012, yang menjadi tugas dan tanggung jawab awal pelaksanaan Pilgub Papua. Dan, ini telah kami lakukan dua periode, sehingga amanat UU Otsus yang mengamanatkan sebenarnya pasal 7 a, DPR berkewajiban memilih gubernur, tetapi dengan perubahan UU Nomor 35 Tahun 2008, maka pasal 7a itu dihapus, sehingga kami pada dua periode lalu dengan peraturan dewan, kemudian ditingkatkan perdasus,” paparnya.

Ruben Magai menandaskan, di luar dari Undang-undang pemilihan kepala daerah, maka tetap dia mengacu pada UU Otsus, khusus Aceh ada pasal-pasal pengecualian dimana mengacu pada UU Otsus, sehingga DPR Papua juga sebagai lembaga penyelenggara Pilgub.

“Ini terjadi karena ada kewenangan DPR menverifikasi, lantaran masih ada beberapa tugas diantaranya pengumuman pendaftaran, pendaftaran, verifikasi, pemaparan visi misi dan DPR Papua menyerahkan kepada MRP untuk memberikan pertimbangan keaslian Orang Papua, “ jelas Ruben Magai.

Sehingga tambahnya, DPR Papua juga melaksanakan visi misi, kemudian diserahkan ke KPU untuk pengundingan nomor dan pemungutan suara.

Perlu diketahui bahwa, selain menyerahkan berkas kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masing-masing Lukas Enembe – Klemen Tinal yang diusung oleh Koalisi Papua Bangkit Jilid II, sementara Jhon Wempi Wetipo yang diusung Koalisi Papua Cerdas. (TIARA)

Dibaca 564 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik