Setiap Tahun Papua Dapat 6 Persen Dividen dari Freeport | Pasific Pos.com

| 22 June, 2018 |

Penandatanganan perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia, antara Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/18). Penandatanganan perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia, antara Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/18).

Setiap Tahun Papua Dapat 6 Persen Dividen dari Freeport

Ekonomi & Bisnis Penulis  Jumat, 12 Januari 2018 22:40 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAKARTA,- Selain menguasai 10 persen saham PT. Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua juga masih menerima enam dari sepuluh persen deviden yang dibagikan setiap tahun dari perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.

Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng kepada wartawan usai Penandatanganan perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia, antara Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/18).

Dijelaskan, sebenarnya deviden tahunan yang diterima dari Freeport berjumlah total 10 persen. Namun dibagi empat persen untuk pemerintah pusat, sementara enam persen bagi provinsi Papua.

Dari enam persen itu, dibagi lagi satu persen untuk provinsi, 2,5 persen untuk 27 kabupaten dan 2,5 persen sisanya untuk Kabupaten Mimika.

Sementara untuk 10 persen saham yang kini dikuasai Papua, tiga persennya akan dikelola pemerintah provinsi. Sementara tujuh persen sisanya yang dikelola Pemkab Mimika, tiga persen diantaranya akan dibagi ke 27 kabupaten.

Kemudian, tiga persen lagi akan diserahkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, sedangkan satu persen sisanya bakal menjadi saham tetap. “Yang pasti sisa satu persen kami tidak mau ambil semua supaya jangan kosong saham di Freeport,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Omaleng menyebut 10 persen saham yang nantinya diberikan ke Papua, akan dikelola bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya dibentuk bersama dengan pemerintah provinsi.

Dengan demikian, akan diatur sedemikian rupa, agar semua pihak yang nantinya duduk sebagai direksi maupun lainnya pada BUMD itu, benar-benar berkompeten serta mampu mengemban tugas besar mengelola dana hasil tambang, untuk selanjutnya dipergunakan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan masyarakat diatas negeri ini.

Dibaca 225 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik