10 Persen Saham Freeport, Kado di Penghujung Masa Jabatan LUKMEN | Pasific Pos.com

| 22 June, 2018 |

Foto bersama usai penandatanganan perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia, antara Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/18). Foto bersama usai penandatanganan perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia, antara Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/18).

10 Persen Saham Freeport, Kado di Penghujung Masa Jabatan LUKMEN

Sosial & Politik Penulis  Jumat, 12 Januari 2018 22:25 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAKARTA,- Sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur dan Wakil gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal memberi kado kepada masyarakat Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menandatangani perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia, antara Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/18).

Usai penandatanganan, Gubernur Lukas menyebut 10 persen saham Freeport yang kini dikuasai Papua, merupakan kado bagi masyarakat Papua di penghujung masa jabatannya sebagai kepala pemerintahan Provinsi Papua.

Dirinya pun tak lupa memuji pemerintahan Jokowi yang memberi andil besar bagi Papua, untuk bisa mendapat jatah 10 persen dari 51 persen saham divestasi yang kini dikuasai dari PT. Freeport Indonesia.

“Saya rasa ini luar biasa sebab dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, karena sejak 1967 ditandatanganinya Kontrak Karya (KK) pertama pemerintah dengan Freeport, lalu dilanjutkan dengan penandatangan KK 1991 (tahap II), orang Papua tidak pernah dilibatkan (apalagi mendapat saham)”.

“Hari ini, dibawah pemerintahan Jokowi, orang Papua dapat kesempatan dan kepercayaan untuk bisa memiliki saham dan ini merupakan catatan sejarah bagi semua masyarakat Papua,” terang dia.

Senada disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia katakan, penandatangan ini merupakan momentum sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham divestasi PTFI, harus pula dikawal oleh masyaraat dengan mengedepankan kepentingan nasional.

“Tetapi juga kepentingan masyarakat Papua dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Sebab keseluruhan proses divestasi saham PTFI menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan,” kata dia.

Dia harapkan dengan kepemilikan saham PTFI oleh pemerintah (termasuk Papua), mampu mendukung peningkatan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

Hanya yang terpenting, adalah pengambilan saham divestasi PTFI itu, dapat memberi manfaat yang sebesar-besar bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua.

Dibaca 247 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik