Papua Miliki Saham Freeport Setelah 54 Tahun | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018). penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018).

Papua Miliki Saham Freeport Setelah 54 Tahun

Headline Penulis  Jumat, 12 Januari 2018 22:23 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAKARTA,- Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika resmi memiliki saham PT. Freeport sebesar 10 persen setelah 54 tahun perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu mengeruk bijih tembaga di Papua.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Karena selama 54 tahun PT Freeport beroperasi di Papua, Pemprov Papua akhirnya resmi memiliki saham.

“Ini perjuangan yang panjang dan perhatian yang sangat luar besar dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya dengan memberikan 10 persen dari 51 persen saham divestasi PT Freeport,” ungkap Yunus Wonda disela-sela penandatanganan perjanjian saham divestasi PT Freeport.

Yunus menyatakan, sejak Lukas Enembe-Klemen Tinal dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, DPR Papua memberikan dukungan penuh untuk memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan tambang tersebut.

Oleh karena itu, DPR Papua bersama gubernur berkomitmen dan membuat regulasi-regulasi, yang mana ada 17 item yang kita ajukan kepada PT Freeport Indonesia.

“Puji Tuhan perjuangan yang panjang dan di akhir masa kepemimpinan gubernur Papua, beliau sudah menandatangani perjanjian saham divestasi PT Freeport, dan ini tentunya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Yunus juga menyatakan, Papua mendapat 10 persen saham Freeport tidak terlepas dari komitmen dari Presiden Jokowi. Dimana, Presiden menyatakan komitmennya untuk membangun Papua. “Mimpi dan harapan kita sudah terwujud, ini komitmen dari Presiden Jokowi untuk membangun Papua,” kata Yunus Wonda.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly mengatakan pasca penandatangan perjanjian ini, maka secara teknis ke depan DPRP Papua bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan duduk bersama dan menghitung berapa besaran total keikutsertaan saham Papua pada PT INALUM tersebut.

Dijelaskasnya, dari 3 persen saham itu, berapa besar kewajiban dari Pemprov Papua yang akan disetor, itu yang harus kita tahu total nilainya, setelah penyertaan saham itu, kita hitung lagi kira-kira berapa tahun Pemprov Papua mendapat dividen.

“Besaran inilah yang nanti ke depan akan menjadi pendapatan Pemprov Papua, perkiraan kita keuntungan yang akan kita dapat bisa lebih besar dari dana Otsus yang kita dapat setiap tahun anggaran dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Carolus juga berharap kepada gubernur Papua, agar personil yang nantinya ditempatkan pada BUMD (PT. Papua Divestasi Mandiri) adalah orang-orang yang menguasai bidang pertambangan dan profesional serta miliki kemampuan agar perusahaan ini ke depan bisa berjalan baik. Harapnya.

Dibaca 387 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik