Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Ditandatangani | Pasific Pos.com

| 26 September, 2018 |

Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum menandatangani perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia. Penandatangan berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/2018). Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum menandatangani perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia. Penandatangan berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/2018).

Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Ditandatangani

Headline Penulis  Jumat, 12 Januari 2018 19:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Pemerintah Pusat bersama Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum menandatangani perjanjian tentang Pengambilan Saham Disvetasi PT Freeport Indonesia. Penandatangan berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/01/2018).

Pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Dirut PT Inalum Budi Gunadi dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kementerian BUMN serta perwakilan dari Kementerian terkait, Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan jajaran kepala OPD Papua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan stategis dalam rangka pengambilan sahan divestasi PTFI setelah tercapainya pokok pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada tanggal 27 Agustus 2017. Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI.

Berdasarkan perjanjian, kata Sri Mulyani, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah disvestasi. Porsi hak ulayat atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

Pengambilan saham divestasi PTFI ini, akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membenahi APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN industri pertambangan.

Dikatakan Sri Mulyani, keseluruhan proses divestasi saham PTFI menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segalah kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan.

Harapan pemerintah, kepemilikan 51 persen saham PTFI oleh peserta Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

Pada akhirnya, pengambilan saham disvetasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua.

Momentum penandatangan perjanjian ini menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham disvetasi PTFI ini harus terus kawal dengan mengedepankan kepentingan Nasional, kepentingan masyarakat Papua, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

Dibaca 281 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.