DPRP Dukung Sikap Presiden Pangkas Aturan Birokrasi | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

Ketua Baleg DPR Papua, Ignasius W Mimin. Ketua Baleg DPR Papua, Ignasius W Mimin.

DPRP Dukung Sikap Presiden Pangkas Aturan Birokrasi

Sosial & Politik Penulis  Kamis, 11 Januari 2018 21:59 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Sikap tegas Presiden Jokowi yang meminta pemerintah daerah memangkas aturan Birokrasi yang rumit, terutama dalam pengurusan izin yang dinilai cenderung menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan pungutan liar, mendapat dukungan dari DPR Papua dalam hal ini Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua atau RAPEMPERDA.

Ketua Baleg DPR Papua, Ignasius W Mimin mengungkapkan, sebelum presiden menyampaikan hal itu, pihaknya sejak beberapa waktu lalu menyatakan aturan yang rumit dalam birokrasi, peru dievaluasi dan direvisi.

"Kami sudah sampaikan hal ini dalam sidang peripurna DPR Papua, melalui pandangan badan legislasi," kata Mimin kepada Wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/1/18).

Apalagi kata Mimin, dengan banyaknya aturan yang ada selama ini, membuat pihaknya telah meminta eksekutif menginventarisir peraturan daerah (perda) yang ada sebelum dan sejak Otsus berlaku.

"Di situ akan dilihat mana perda yang sudah dilaksanakan, mana yang belum. Kami akan kerja sama dengan Biro Hukum Pemprov Papua untuk hal ini," jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan seperti itu, tentu ia punya penilaian tersendiri terhadap aturan birokrasi.

"Kalau presiden sudah bicara begitu, berarti beliau menilai ini memang menjadi celah untuk terjadinya KKN dan pungli, dan ini harus didukung," tandas Mimin. (TIARA)

Dibaca 399 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik