Ingin Berpolitik, ASN Disarankan Mundur | Pasific Pos.com

| 22 February, 2018 |

Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia Loupatty dan Asisten Sekda Papua Bidang Umum, Elysa Auri. Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia Loupatty dan Asisten Sekda Papua Bidang Umum, Elysa Auri.

Ingin Berpolitik, ASN Disarankan Mundur

Headline Penulis  Selasa, 09 Januari 2018 18:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi yang ingin terjun ke politik disarankan untuk mengajukan pensiun dini. Penegasan itu disampaikan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia Loupatty di Jayapura, Selasa (9/1/2018).

Loupatty menegaskan, sudah melihat sebuah video sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi yang menghadiri acara politik salah satu kandidat bakal calon gubernur.


“Jika ingin terlibat (dalam urusan Pilkada Gubernur 2018), undang-undang ASN mewajibkan yang bersangkutan untuk mundur dengan terhormat,” tegasnya.


Dia menyebut, ASN yang merupakan abdi negara maupun masyarakat, wajib untuk mencurahkan waktu maupun tenaganya demi menunjang proses pembangunan diatas negeri ini. ASN pun dinilai tak pantas untuk berpolitik, sehingga dipandang wajib untuk menghindar dari segala bentuk kegiatan itu.


“Apalagi saat ini sudah ada tahapan untuk pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Papua. Maka itu, saya atas nama pimpinan mau menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk menghindar dari kegiatan politik. Karena kita bukan orang yang harus berpolitik,” tegasnya.


Senada disampaikan Asisten Sekda Papua Bidang Umum, Elysa Auri. Dia menyebut akan ada sanksi tegas bagi ASN yang terlibat dalam proses Pilkada Gubernur 2018.


“Kalau ada yang terlibat dan menjadi pendukung bakal calon gubernur, tentu akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski yang bersangkutan menamakan diri sebagai tokoh masyarakat namun berstatus ASN, tetap akan diberikan sanksi, ” terangnya.


Dia berharap agar seorang ASN fokus pada tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karenanya, bagi yang berkeinginan kuat mendukung salah satu pasangan calon gubernur, untuk segera melepaskan status pegawai negeri.
“Sebab ASN sejak dahulu netral dalam proses pemilihan kepala daerah baik Gubernur, bupati maupun walikota,” pungkas dia.

Dibaca 58 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik