Rahangmetan Akui Ada ‘Larangan’ MUI Terhadap Aktivitas Ahmadiyah | Pasific Pos.com

| 22 February, 2018 |

Rahangmetan Akui Ada ‘Larangan’ MUI Terhadap Aktivitas Ahmadiyah

Papua Barat Penulis  Kamis, 04 Januari 2018 14:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat mengakui adanya larangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Provinsi Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Urbanus Rahangmetan mengatakan, desakan MUI ini sesuai keputusan bersama 3 menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.


“Jamaah Ahmadiyah itu memang sementara masih dilarang operasionalnya, sehingga di dalam melakukan aktivitas itu memang kami harus bekerja sama dengan tokoh agama, dalam hal ini umat Muslim, untuk bagaimana menghentikan,” kata Rahangmetan yang dikonfirmasi Tabura Pos di kantornya usai upacara Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-72, Rabu (3/1/18).


Mengenai persoalan ini, dia mengatakan akan dilakukan lagi dialog untuk memberikan penjelasan, meski sudah pernah diadakan dialog serupa di Aula LPP RRI Manokwari terkait keberadaan atai aktivitas JAI.


“Kami sih tidak ada persoalan, cuma persoalannya, kami melaksanakan aturan. Aturan 3 menteri itu yang harus kami laksanakan. Kalau tidak ada aturan itu, kami tidak punya dasar untuk melarang aktivitas JAI,” tukas Rahangmetan.


Oleh sebab itu, dirinya berharap Jamaah Ahmadiyah Indonesia sekiranya bisa memahami juga keberadaan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama hanya melaksanakan aturan tersebut.


Dicecar apakah larangan terhadap aktivitas beribadah dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia ini sebagai suatu bentuk pengekangan terhadap kebebasan beribadah, Rahangmetan menegaskan, sebenarnya ini bukan larangan terhadap kebebasan umat beragama.


“Sebab, mereka mengatakan bahwa mereka bagian dari umat Islam. Sedangkan arah mereka itu karena ada fatwa MUI itu, sudah dikaji oleh tokoh-tokoh agama Islam, yaitu di bawah MUI bahwa ajaran mereka itu, ya mungkin sedikit menyimpang dari ajaran pokok agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, keluarlah Fatwa MUI itu kepada pemerintah, sehingga pemerintah harus melarang,” papar Rahangmetan.


Dijelaskannya, jika dibaca aturan itu secara seksama, sekiranya jika mereka tidak menamakan diri bahwa mereka adalah bagian dari umat Islam, berarti itu tidak ada larangan, karena hal itu merupakan kebebasan.


“Karena mereka bilang mereka juga umat Islam, maka itu dilarang. Saya pikir seperti itu dan itu jelas. Kita melihat seperti itu. Misalnya ada yang bertanya kenapa aliran kepercayaan diakui? Aliran kepercayaan diakui karena dia bukan agama, dia tidak berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, karena aliran kepercayaan itu merupakan nilai budaya yang ada. Jadi, agama sebelum ada, aliran kepercayaan itu sudah ada di tanah air kita, sehingga aliran kepercayaan itu berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” pungkas Rahangmetan. [HEN-R1] 

Dibaca 69 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik