Legislator Papua Sambut Baik Kunjungan Presiden RI ke Nabire | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

Anggota DPR Papua, Jhon NR Gobai. Anggota DPR Papua, Jhon NR Gobai.

Legislator Papua Sambut Baik Kunjungan Presiden RI ke Nabire

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 20 Desember 2017 20:50 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Tapi Kami Juga Menagih Janji Presiden Untuk Selesaikan Pelanggaran HAM Berat di Papua”

 

Jayapura,- Dalam kunjunga kerja (Kunker) Presiden RI, Ir Joko Widodo ke wilayah Nabire khususnya dan wilayah Meepago pada umumnya, disambut dan diapresiasi oleh Anggota DPR Papua, Jhon NR Gobai.

“Rencana kedatangan yang kami ketahui adalah untuk meresmikan beberapa fasilitas umum diwilayah Nabire seperti PLN dan RSUD yang dibangun lewat program pemerintah melalui APBN karena, membangun daerah adalah kewajiban Pemerintah dan hak Masyarakat adalah untuk dapat menikmati pembangunan dari kewajiban pemerintah tersebut,” kata Jhon Gobai, Rabu (20/12/17).

Namun dengan tegas, legislator Papua ini meminta ketegasan, sikap dan keputusan Presiden terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang oleh Komnas HAM telah ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, terutama kasus Paniai Berdarah tahun 2012.

“Kasus ini, yang dijanjikan oleh Negara melalui presiden untuk diselesaikan, namun sampai hari ini belum juga terselesaikan hingga kunjungan Presiden Jokowi ke Nabire. Jadi kami minta ketegasan Presiden Jokowi untuk selesaikan Pelangaran HAM di Paniai Berdarah, ” tegas Jhon Gobai.

Untuk itu, Jhon Gobai mengingatkan Presiden Jokowi bahwa hal itu adalah janji yang menunjukkan wibawa Negara.

“Makanya, kami menagih janji Presiden terkait penyelesaian kasus tersebut,” tandasnya.

Selain itu, Jhon Gobai juga meminta kepada Presiden Jokowi agar kasus perampasan dan pencaplokan tanah yang diduga melibatkan oknum institusi Negara baik TNI dan Polri yang berkonspirasi bersama sejumlah investor di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan khusus wilayah Nabire dan Wilayah Adat Mepago pada umumnya seperti Perkebunan Sawit di Wami suku Yerisiam, konflik pertambangan di Mosairo Nifasi Suku Wate dan juga sawit di Timika serta konflik lainnya, untuk segera diberi tindak tegas kepada oknum-oknum yang bermain.

“Dengan kehadiran Presiden di Nabire ini, kami meminta secara resmi untuk Presiden mengintruksikan secara tertulis agar oknum-oknum TNI dan Polri tidak lagi melakukan bisnis baik langsung maupun tidak langsung, tapi juga melakukan pengamanan di perusahan-perusahan perkebunan sawit, pertambangan dan usaha-usaha lainya di wilayah Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika,” pintanya.

Menurut Jhon Gobai, ini harus disadari oleh presiden bahwa pendekatan aparat keamanan di sektor bisnis telah menjadi pintu besar untuk terjadinya pelanggaran HAM di wilayah Meepago.

Untuk itu, ia berharap kehadiran Presiden Jokowi bersama rombongan ke Nabire, bukan hanya sekedar meresmikan beberapa fasilitas umum, tapi juga membawa kabar yang menggembirakan bagi rakyat di Meepago.

“Semoga kehadiran Presiden di Nabire ini dapat merubah situasi pengelolaaan sumber daya alam yang menghormati masyarakat pemilik hak di wilayah Mepago,” tandas Jhon Gobai. (TIARA)

Dibaca 505 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.