Omong Kosong, Dalam Kantor Satpol PP Tidak Ada Perekrutan Sistem Keluarga | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

Omong Kosong, Dalam Kantor Satpol PP Tidak Ada Perekrutan Sistem Keluarga

Papua Barat Penulis  Jumat, 15 Desember 2017 11:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kaikatui: Bupati yang putuskan itu

 

Manokwari, TP – Kantor Satpol PP Kabupaten Manokwari yang berada di kompleks bekas Kantor Gubernur Papua Barat, Jl. Siliwangi, Manokwari, dirusak. Selain rusak karena jendela kaca pecah dan berserakan. Kantor tersebut juga dipalang memakai 2 kayu balok ukuran 5x5 cm.

Informasi yang dihimpun Tabura Pos, Kamis (14/12/17) sekitar pukul 10.00 WIT, pengrusakan dan pemalangan kantor merupakan buntut dari hasil seleksi penerimaan tenaga kontrak Satpol PP Kabupaten Manokwari 2017.

Akibat pengrusakan itu, aktivitas di Kantor Satpol PP Kabupaten Manokwari, lumpuh total. Beberapa staf yang datang ke kantor, kemudian kembali pulang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Manokwari, Yusuf Kaikatui mengatakan, tidak tahu kantornya dipalang. “Kalau masalah pemalangan saya belum tahu, ada pemalangan kah? Kalau pengrusakan kantor terkait dari hasil kita punya seleksi tenaga kontrak, kemarin. Dari hasil selesksi tenaga kontrak, ada yang mungkin tidak puas,” ungkap Kaikatui yang dikonfirmasi Tabura Pos via ponselnya, Kamis (14/12/17).

Menurutnya, alasan yang disampaikan ke Bupati tentang adanya tenaga kontrak Satpol PP yang lulus tanpa mengikuti seleksi, itu merupakan omong kosong.

“Itu alasan mereka yang mereka buat-buat dan sampaikan ke Bapak Bupati. Omong kosong saja itu, mungkin karena mereka malu, karena sudah rusak di kantor, makanya pakai alasan itu saja dan saya punya data di rumah lengkap,” beber Kaikatui.

Dirinya juga membantah bahwa dalam seleksi perekrutan tenaga kontrak Satpol PP, ada permainan sistem keluarga. “Itu malah tambah omong kosong lagi. Di dalam kantor Satpol itu tidak ada perekrutan keluarga, tidak ada kantor keluarga,” tukasnya.

Ia menegaskan, hasil seleksi perekrutan tenaga kontrak Satpol PP sebanyak 372 orang yang telah diumumkan merupakan keputusan Bupati sesuai tahapan yang dilakukan, seperti pemberkasan, tes kesehatan, dan kesamaptaan.

“Hasil dari semua itu saya serahkan ke Bapak Bupati, karena semua keputusan itu ada di Bapak Bupati. Bupati yang putuskan itu, bukan Kepala Satpol dan teman-teman PNS di dalam, tidak ada itu,” tukasnya.

Dia mengaku dalam tahapan seleksi memakai tenaga kontrak yang memiliki kemampuan untuk diperbantukan. “Saya anggap mereka sontoloyo. Mereka tidak tahu apa-apa dan asal bicara, karena tidak ikut membantu,” ujar Kaikatui.

Mengenai pengrusakan itu, Kaikatui mengaku sudah menyampaikan persoalan ini ke Bupati, tetapi tidak bisa hadir ketika para pendemo menemui Bupati.

“Bapak Bupati sampaikan, itu hal yang biasa. Jadi, tidak usah kaget. Pak Kasat kerjakan apa yang sudah Pak Kasat lakukan,” kata Kaikatui menirukan pesan Demas Mandacan.

Dikatakan Kaikatui, dirinya menduga pengrusakan kantor, karena ulah oknum PNS yang memprovokasi para tenaga kontrak Satpol yang tidak lulus untuk melakukan pengrusakan. “Mereka yang membuat sehingga para tenaga kontrak yang tidak lulus ini melakukan itu,” tukas Kaikatui seraya mengatakan sudah mengetahui oknum-oknum tersebut. [SDR-R1] 

Dibaca 489 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX