5 Kabupaten Diharapkan Segera Bentuk TPID | Pasific Pos.com

| 26 September, 2018 |

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty.

5 Kabupaten Diharapkan Segera Bentuk TPID

Info Papua Penulis  Jumat, 15 Desember 2017 00:18 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

JAYAPURA, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty mengatakan, telah mendapat laporan dari Tim Pemantau Inflasi Daerah atau yang disingkat TPID terkait keterlibatan Bank Indonesia dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Berbagai kegiatan tersebut diantaranya adalah menjaga kelancaran distribusi melalui koordinasi lintas satker, pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui siaran pers dan talk show, serta upaya peningkatan produksi terutama pada komoditas pangan strategis.

Sebelumnya pada bulan Juli 2017 lalu Gubernur Papua hadir dalam acara Rakornas TPID di Jakarta, yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota dari seluruh Indonesia. Presiden Jokowi dikesempatan itu menyampaikan bahwa pentingnya peran TPID yang berkontribusi dalam menjaga inflasi daerah, sehingga turut menekan inflasi secara nasional. Selain itu, juga disampaikan agar daerah – daerah yang belum terbentuk TPID agar segera membentuknya.

"Provinsi Papua sendiri saya mendapat laporan saat ini sudah 25 TPID yang terbentuk, masih tersisa 5 kabupaten lagi yang belum terbentuk TPID yaitu Paniai, Deiyai, Mappi, Tolikara, dan Yalimo,"kata Loupatty di Jayapura Kamis (13/12/17).

"Saya harapkan pada triwulan pertama tahun 2018 kelima kabupaten sudah terbentuk TPID sehingga bisa membantu pengendalian inflasi di daerah tersebut,"harapnya.

Pemprov Papua mengucapkan terima kepada Bank Indonesia yang telah berperan aktif dalam melakukan upaya pengendalian inflasi melalui program ketahanan pangan, yang disinergikan dengan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) maupun program pengembangan klaster UMKM yang terdapat di Nabire, Sentani, dan Jayapura.

"Ke depan, kami terus mengharapkan peran Bank Indonesia sebagai strategic advisor dan strategic partner bagi pemerintah daerah baik di bidang ekonomi dan keuangan maupun sistem pembayaran,"ujarnya.

Selain itu juga Bank Indonesia terus memperluas cakupan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) di Papua, Layanan Keuangan Digital (LKD), dan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR). "Kami menyambut baik langkah Bank Indonesia yang telah berusaha mengedarkan uang rupiah di seluruh kabupaten/kota yang ada di Papua. Saya juga mendapatkan laporan bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia telah melakukan Kas Keliling di 26 kabupaten/kota dan juga menyelenggarakan kas titipan di 7 kabupaten/kota. Diharapkan hal ini mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Papua akan uang rupiah yang layak edar dan berkualitas hingga ke pelosok,"ujarnya.

Selain itu pemerintah provinsi secara berkala telah menerima laporan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, baik itu berupa laporan perkembangan inflasi, data/statistik, hasil survei/liason, maupun Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR). Laporan Bank Indonesia tersebut sangat bermanfaat bagi kami dalam proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan.

Dibaca 237 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.