PAD Tahun 2018 Bakal Mengalami Penurunan | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal saat membacakan Jawaban gubernur Papua atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR Papua yang berlangsung di ruang sidang DPR Papua, Jumat (8/12/17) petang. Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal saat membacakan Jawaban gubernur Papua atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPR Papua yang berlangsung di ruang sidang DPR Papua, Jumat (8/12/17) petang.

PAD Tahun 2018 Bakal Mengalami Penurunan

Info Papua Penulis  Sabtu, 09 Desember 2017 18:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Terhadap pandangan Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra dan Fraksi Keadilan Nasional Papua tentang penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengungkapkan bahwa, akan terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2018.

Hal ini dikarenakan lanjut Gubernur, lantaran tidak dimasukkannya pajak air permukaan pada pos pajak daerah dan penerimaan depositi pada pos lain-lain PAD yang sah sebagai target pendapatan asli daerah.  

Mengingat jelas Gubernur Lukas Enembe, pajak air permukaan dan penerimaan deposito belum dapat diperkirakan diterima pada tahun anggaran 2018.

“Adapun target pendapatan pada pos dan perimbangan mengalami kenaikan 13.30 persen atau meningkat sebesar Rp. 604.144.044.363 dibanding APBD tahun 2017, “ jelas Gubernur Lukas Enembe pada jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua terhadap Raperdasi  tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2018 dan Raperda Non APBD yang berlangsung di ruang sidang DPR Papua, Jumat (8/12/17).

Untuk itu kata Gubernur Enembe, upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas fiscal daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan restribus daerah, serta meningkatkan pelayanan prima yang cepat dan sederhana didukung teknologi informasi.

“Dapat kami jelaskan pula bahwa tahun 2017 pemerintah Provinsi Papua telah melauncing dan mengiplementasikan e-samsat dalam rangka mendukung peningkatan, penerimaan dan pendapatan asli daerah, “ jelasnya.

Terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua tahun 2018, Lukas Enembe menyatakan, bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 adalah kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung dan mensukseskan dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.

Selain itu, kata Gubernur, terkait dengan alokasi anggaran Pilkada yang dihibahkan kepada KPU, Bawaslu dan Polda Papua sebesar Rp. 1.330 triliun, melalui proses pembahasan dan rasionalisasi yang melibatkan pihak provinsi Papua dan pihak penerima hibah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah.

“Alokasi anggaran sebagaimana tersebut diskenariokan untuk keberlangsungan Pilkada yang diikuti lima pasangan calon, karena itu kami sependapat dengan dewan, bahwa jika pasangan calon kurang dari lima maka tentunya alokasi anggaran akan di rasionalkan, “ ungkapnya.

Gubernur menambahkan, menyangkut divestasi saham PT Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua sependapat dengn Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua, agar pengelolaan saham pemerintah Provinsi Papua dikelola oleh pihak ke tiga atau BUMD.

“Tapi harus diuji kompetnsi, sehingga pengelolaan tersebut memberikan hasil yang baik, “ tandasnya.

Untuk itu, Gubernur Lukas Enembe mengharapkan dukungan dari dewan terhadap pembentukan Perdasi PT. Papua Divestasi Mandiri dan Perdasi tentang pemberian keringanan dan pemberian kemudahan penanaman modal.

“Sebagai satu kesatuan dari rencana skema divestasi saham PT. Freeport untuk dapat dibahas dan disetujui dalam persidangan ini, “ tegas Gubernur Lukas Enembe. (Tiara)

Dibaca 588 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX