Dua Legislator Desak Pempus Ungkap Kasus Pelanggaran HAM di Papua | Pasific Pos.com

| 26 September, 2018 |

Anggota DPR Papua, Decky Nawipa dan Laurenzus Kadepa. Anggota DPR Papua, Decky Nawipa dan Laurenzus Kadepa.

Dua Legislator Desak Pempus Ungkap Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Headline Penulis  Sabtu, 09 Desember 2017 15:22 font size decrease font size increase font size 1
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Kadepa : Kasus Paniai Berdara Bila diungkap Bukan Berarti Kiamat Bagi NKRI



Jayapura,- Tak terasa sudah tiga tahun kasus Paniai Berdarah, yaitu sejak 8 Desember tahun 2014 silam, namun penyebab empat siswa SMA meninggal dunia dan puluhan warga terluka, hingga kini belum terungkap.

Untuk itu dua legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Paniai yakni, Laurenzus Kadepa dan Decky Nawipa mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) segera mengungkap kasus Pania Berdarah.

Meskipun kata Laurenzus Kadepa yang merupakan Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Presiden RI Jokowi selama ini berkomitmen dan sangat menggebu-gebu untuk membangun Papua lewat pembangunan infrastruktur, tetapi dia tidak fokus dalam masalah HAM di Papua, di bidang HAM tidak satu pun tersentuh.

“Presiden Jokowi memang perhatian terhadap Papua dan itu dibuktikan lewat pembangunan infrastruktur di Papua begitu pun dengan sector lainnya. Kami salut itu, tapi di bidang HAM ? Belum tersentuh sama sekali. Dalam masalah HAM, dan Keadilan Sosial hanya sebatas omongan belaka, “ ketus Laurenzus Kadepa kepada Pasifik Pos di Jayapura, Jumat (8/12/17).

Oleh karena itu, ia juga berharap agar kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Wamena, Wasior, dan khususnya di Paniai segerah diungkap.

“Siapapun di dunia ini tidak akan pernah lupakan masa lalunya, baik yang suka maupun duka, apalagi kasus Paniai Berdarah ini bila diungkap bukan berarti kiamat kan bagi NKRI, “ tandas Kadepa.

Karena menurut Politisi Partai Nasdem ini, penyelesaian kasus HAM tidak dapat digantikan dengan pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya. Karena masalah HAM adalah masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan mekanisme HAM.

“Jadi masalah HAM harus diselesaikan dengan cara kemanusiaan, juga mekanisme HAM bukan dibayar dengan infrastruktur, “ ujarnya.

Untuk itu, legislator Papua ini kembali mempertanyakan, dimana sikap Negara terhadap kasus Paniai berdarah, kasus Wamena berdarah dan Wasior berdarah. Apakah Negara masih ingat tragedi ini ?

Karena sambung Kadepa, hingga hari ini pihak keluarga korban masih menutut adanya proses hukum yang benar dan minta diungkap.

“Keluarga korban penembakan di Paniai hanya menuntut keadilan dalam pengungkapan dan proses hukum. Tapi berbagai tim sudah dibentuk pasca peristiwa berdarah itu, namun tidak ada hasilnya, “ bebernya.

 Sementara itu, ditempat terpisah, Anggota Komisi IV DPR Papua yang juga dari daerah pemilihan (Dapil) Paniai, Decky Nawipa merasa kesal lantaran pemerintah pusat terkesan diam dan membiarkan kasus ini tidak terungkap.

Untuk itu, Politisi Partai Gerindra ini tidak menginginkan masalah kasus Pania berdarah ini berlalu begitu saja . Karena sampai kapan pun masyarakat Paniai menuntut kepada pemerintah pusat juga pemerintah daerah.

“Sebagai perwakilan dari daerah dan juga sebagai anak daerah Kabupaten Paniai, meminta agar pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk lebih serius dalam mengungkap persoalan ini, “ tegasnya.

Terkait dengan itu, legislator Papua ini pun berharap dengan kedatangan empat Menteri yang rencananya akan bertandang ke Papua dalam waktu dekat ini, mungkin ada titipan dari Pemerintah pusat, kepada pada para Menteri yang akan ke Papua guna menyelesaikan masalah pertumpahan darah di Paniai yang mengakibatkan 4 siswa meninggal dunia. (TIARA)

Dibaca 750 kali

1 comment

  • Comment Link Franzalbert Joku 9/ 12/ 2017 posted by Franzalbert Joku

    Sangat setuju dan mendukung penuh demi kebenatan, keadilan dan kemanusiaan.

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.