Pemprov Papua Usulkan RAPBD 2018 Sebesar Rp 14,61 Triliun | Pasific Pos.com

| 17 December, 2017 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH saat menyerahkan Materi Sidang kepada Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH, MH di ruang sidang kantor DPR Papua, Rabu (6/12/17) malam. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH saat menyerahkan Materi Sidang kepada Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH, MH di ruang sidang kantor DPR Papua, Rabu (6/12/17) malam.

Pemprov Papua Usulkan RAPBD 2018 Sebesar Rp 14,61 Triliun

Info Papua Penulis  Kamis, 07 Desember 2017 19:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 sebesar Rp. 14,61 triliun dimana untuk rencana pendapatan pada RAPBD tahun 2018 sebesar Rp. 14,36 triliun yang untuk masing-masing bersumber dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1,008 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp. 5, 14 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 7,98 triliun.

Pada kesempatan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengungkapkan bahwa untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 sebesar Rp. 14,61 triliun.

”Jadi penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2018 dilakukan dengan pendekatan “money follow priority” atau anggaran yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak, sehingga anggaran tahun 2018 ini benar-benar fokus pada pencapaian sasaran yang telah ditargetkan,” ungkap Gubernur pada pidato penjelasan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Non APBD Pada Sidang Paripurna DPR Papua di ruang sidang DPR Papua, Rabu (6/12/17) malam.

Lanjut dikatakan, penyusunan RAPBD tahun anggaran 2018, telah berpedoman pada RKPD Provinsi Papua tahun 2018 yang telah disusun dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spesial serta menggunakan evaluasi hasil RKPD tahun 2014-2016 dan target tahun 2017 sehingga alokasi anggaran 2018 diarahkan untuk menyelesaikan target RPJMD tahun 2018.

Untuk itu, tandas Gubernur, pihaknya memberi perhatian penting terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

“Kita mendorong pengembangan kawasan khusus berbasis perkampungan, percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX tahun 2020 dan reformasi birokrasi serta pengendalian pemanfaatan ruang, “ kata Gubernur Lukas Enembe.

Apalagi kata Gubernur, dari alokasi anggaran tersebut belanja tidak langsung mendominasi rencana belanja daerah sebesar 62,15 persen dari keseluruhan alokasi belanja daerah tahun 2018.

”Jadi komponen belanja ini tidak langsung sebesar 80 persen dana Otsus setara 2 persen DAU nasional, dana Prospek, dana KPS, dana tambahan percepatan pembangunan infrastruktur, Gerbangmas Hasrat Papua, dan dana bagi hasil pajak serta dukungan ke KPU,” jelasnya.

Sementara untuk belanja langsung kata Gubernur, mengalami penurunan dari sebesar Rp. 7,55 triliun pada APBD tahun 2017 menjadi Rp. 5,53 triliun pada APBD tahun 2018.

“Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 31 persen dimana turun dari Rp 274 milliar pada APBD tahun 2017 menjadi Rp 188 milliar pada tahun 2018, sementara belanja barang dan jasa menurun dari APBD Rp. 3,82 triliun pada APBD tahun 2017 menjadi 2,42 triliun pada APBD tahun 2018, untuk belanja modal turun dari Rp. 3,45 triliun menjadi Rp.2,23 triliun,” ungkapnya.

Namun untuk perimbangan pendapatan dan belanja daerah akan mengalami defisit sebesar Rp. 243 milliar, diakibatkan tuntutan kebutuhan belanja daerah tahun 2018.

“Defisit selanjutnya akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan pada pos sisa lebih perhitungan anggaran sebelum tahun angggaran (SILPA) sebesar Rp. 293 milliar dan untuk membiayai penyertaan modal Pemprov Papua ke Bank Papua sebesar Rp. 50,5 milliar, “ paparnya.

Tak hanya itu, kata Gubernur Lukas Enembe, dalam sidang paripurna kali ini pihaknya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Kepegawaian Daerah yang menrupakan perintah dari UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua pada pasal 27 dimana mengamanatkan bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah.

“Selanjutnya diusulkan pula Rancanngan Perdasi tentang perseroan terbatas Divestasi Mandiri yang akan mengelola divestasi saham dari PTFI dimana Provinsi mendapat 3 persen dan Pemerintah Kabupaten Mimika mendapat 7 persen, “ bebernya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda, SH, MH meminta kepada Pemprov Papua untuk menseriusi RAPBD tahun 2018 yang telah diusulkan.

Untuk itu, pihaknya berharap agar program-program yang telah dimasukan dalam RAPBD tahun 2018 diharapkan konsisten untuk dilaksanakan.

“Mengingat program dan kegiatan tersebut merupakan tangung jawab dari pemerintah terutama dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, “ tutup Yunus Wonda. (TIARA)

Dibaca 131 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik