Pemprov Papua Dinilai Gagal Membangun BUMD dan Perusda | Pasific Pos.com

| 17 December, 2017 |

Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu. Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu.

Pemprov Papua Dinilai Gagal Membangun BUMD dan Perusda

Headline Penulis  Kamis, 07 Desember 2017 18:52 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dinilai tidak serius membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Perusahaan Daerah (Perusda). Alasannya, dari zaman Orde Baru hingga Reformasi ini semua BUMD atau Perusda di Provinsi Papua tidak berjalan.

Demikian dikatakan Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu kepada wartawan harian ini, Kamis (7/12/17) di Cafe Pilos Sentani, Kabupaten Jayapura.

Disampaikan Hengky, Berdasarkan data dan fakta di lapangan, seperti tenggelamnya KM Papua III itu karena kegagalan perusahaan-perusahaan daerah.

"Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe sudah membuat sejumlah perusahaan daerah yang mengelola baik jasa angkutan laut, jasa kelistrikan dan jasa angkutan udara. Namun sampai saat ini perusahaan-perusahaan daerah itu tidak berjalan atau kata lain Pemerintah Provinsi Papua gagal membina (dalam konteks manajemen) perusahaan daerah tersebut," ujarnya.

baca, Bikin Rugi, Gubernur Papua Tutup BUMD


Dilanjutkan, orang-orang yang juga ditempatkan di dalam perusahaan-perusahaan daerah itu sama sekali tidak siap mengelola perusahan daerah.

Menurut Hengky, Pemprov tampak belum serius membangun dan juga memaksimalkan potensi pendapatan dari dari BUMD atau Perusda.

"Contoh salah satu buktinya, adalah tenggelamnya Kapal Papua III. Yang seharusnya mereka bisa kelola dan juga memberikan penghasilan yang bagus, malahan dibiarkan dan akhirnya sia-sia," bebernya.

Ia menyontohkan, dari persitiwa tenggelamnya KM Papua III ini dilihat saling melempar tanggung jawab, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua katakan itu adalah tanggung jawab daripada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di bawah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan.

Dengan saling melempar tanggung jawab, tutur Hengky itu adalah sebuah pernyataan yang keliru karena semua tanggung jawab yang ada di daerah, tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada pemerintah pusat.

"Sebab ketidakmampuan kita dan kelemahan dari kita adalah kelemahan manajemen saja," katanya.

Kendati demikian, selain harus meningkatkan nilai penyertaan modal, pemprov juga harus terlebih dahulu membenahi manajemen daripada perusahaan daerah tersebut.

"Oleh karena itu, saya ingin mengkritisi perusahaan-perusahaan daerah yang dibangun oleh Pemprov, karena untuk apa membangun perusahaan-perusahaan daerah yang banyak, namun tiba-tiba menjelang akhir masa jabatannya kemudian dibekukan semuanya, ucapnya.

Hal itu sama saja membangun perusahaan daerah hanya untuk sebagai ATM, yakni memindahkan dana APBD ke sana (perusahaan daerah) dan nanti memanfaatkan dana APBD tersebut. Ini adalah bentuk-bentuk penipuan yang sudah klasik terjadi di daerah ini.

"Saya ingin tegaskan perusahaan daerah harus mengelola, contohnya seperti angkutan laut itu tidak bisa diserahkan begitu saja ke pusat. Karena pemprov hanya mengurus daerah di Papua, tapi Kementerian mengurus 34 provinsi di seluruh Indonesia. Masa harus persoalan kecil begitu, kita harus lepaskan kepada pemerintah pusat, tegasnya.

Seharusnya daerah punya tanggung jawab dan daerah hanya menghabiskan dana Negara, kemudian tidak punya tanggung jawab untuk mengelola fasilitas-fasilitas Negara, tandasnya.

Dibaca 52 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik