Bupati Puncak Jaya Diminta Serius Tangani Masalah Tapal Batas | Pasific Pos.com

| 17 December, 2017 |

Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP. MH saat melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih kabupaten Puncak Jaya, Kamis (7/12/17) di Aula Sasana Kaonak Kantor Bupati Puncak Jaya. Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP. MH saat melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih kabupaten Puncak Jaya, Kamis (7/12/17) di Aula Sasana Kaonak Kantor Bupati Puncak Jaya.

Bupati Puncak Jaya Diminta Serius Tangani Masalah Tapal Batas

Lintas Daerah Penulis  Kamis, 07 Desember 2017 17:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MULIA,- Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP. MH meminta keseriusan bupati dan wakil bupati Puncak Jaya memperhatikan penyelesaian tapal batas.

Hal ini ditegaskan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP. MH dalam sambutannya pada pelantikan Bupati terpilih kabupaten Puncak Jaya, Kamis (7/12/17) di Aula Sasana Kaonak Kantor Bupati Puncak Jaya.

“Saya berharap agar bupati dan wakil bupati yang baru dilantik dapat melakukan komunikasi yang baik dengan kabupaten disekitarnya dan pemerintah provinsi siap memfasilitasi kesepakatan tapal batas tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan, banyak kepala daerah yang tidak konsisten terhadap undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan.

"Namun beberapa bupati juga ada yang hendak meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akhirnya harus mengabaikan undang-undang pembentukan daerah," katanya.

baca, Resmi, Yuni-Deynas Pimpin Puncak Jaya


Doren menjelaskan setelah mengabaikan undang-undang, para kepala daerah itu lantas mengambil sebagian wilayah kabupaten tetangga sehingga akhirnya meninggalkan persoalan batas wilayah yang sulit diselesaikan.

"Hal ini harus segera diantisipasi sehingga permasalahan tapal batas ini tidak akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya.

Padahal, kata dia, dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua terus mengalami perubahan yang sangat cepat, hal ini dapat dicermati dengan berbagai macam problematik yang terjadi saat ini.

"Untuk itu formula yang digunakan dalam penyelesaian penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya lagi.

Pada kesempatan tersebut Lukas Enembe juga meminta kepada bupati dan wakil bupati Puncak Jaya agar agar segera melakukan pendataan terhadap orang asli Puncak Jaya dan orang asli Papua yang tinggal di Kabupaten Puncak Jaya.

“Semua orang harus terdata, semua orang di Puncak Jaya harus punya data yang jelas. Pada Raker nanti harus ada pertanggungjawaban pendataan keaslian orang asli Papua,” tandasnya.

Dibaca 71 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik