Bapemperda Ajukan 5 Raperdasi Untuk Dibawa Dalam Sidang Paripurna | Pasific Pos.com

| 17 December, 2017 |

 Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPR Papua, Ignasius W Mimin. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPR Papua, Ignasius W Mimin.

Bapemperda Ajukan 5 Raperdasi Untuk Dibawa Dalam Sidang Paripurna

Info Papua Penulis  Rabu, 06 Desember 2017 23:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Diharapkan, Kalau Disahkan Tidak Hanya Menjadi Agenda Sampingan”


Jayapura,- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, ada lima Raperdasi yang diterima dalam rapat Bamus yang dilaksakan pada, Selasa (5/12/17) untuk dibawa dalam paripurna dan selanjutnya untuk disahkan.

“Kemarin (selasa-red) dalam rapat Bamus, kami Bapemperda menyampaikan laporan kerja sesuai tugas kami, dan kurang lebih dua minggu kami laksanakan tugas sebagai pembuat aturan daerah. Yakni, dua perdasus dan lima perdasi, “ kata Ignasius W Mimin kepada sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (6/12/17) sore.

Namun, kata Ignasius Mimin, dua perdasus itu masih akan dipertimbangkan dan disetujui oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Jadi yang disetujui untuk disahkan itu ada lima perdasi insting eksekutif. Sementara raperdasus kepegawaian daerah itu usulan eksekutif, “ ujarnya.

Lanjut dikatakannya, dari laporan itu Bapemperda sudah menyampaikan lima Raperdasi di dalam rapat Bamus dan Raperdasi tersebut telah disetujui.

“Dengan demikian Kami dari Bapemperda akan bawa ini kedalam sidang Paripurna untuk disahkan dalam sidang paripurna, “ jelasnya.

Menurutnya, sekian banyak perda yang sudah dimasukan tapi karena tidak ada naskah akademiknya, sehingga pihaknya meminta untuk ditunda dan masuk dalam prolegda 2018.

“Kami tidak kesampingkan usulan eksekutif tapi harus ada naskah akademiknya untuk memperkuat produk hukum itu nantinya, “ tandas Mimin.

Terkait dengan perdasus hari keagamaan dan perdasus lainnya kata Ignasius Mimin, itu harus dapat pertimbangan MRP dulu kemudian akan disahkan dalam peraturan daerah khusus 2018.

“Kami harap perdasi ini nantinya kalau sudah disahkan tidak hanya menjadi agenda sampingan tapi dapat dilaksanakan. Saya juga sudah minta kepada semua mitra agar semua perdasi/perdasus Otsus itu dibedah semua, agar dapat diketahui mana yang sudah jalan dan mana yang belum jalan, “ pungkasnya.

Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, ada pun lima Racangan Perdasi yang diajukan oleh pihaknya, pertama Raperdasi tentang Kepegawaian Daerah, kedua, Raperdasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan.
 
“Kemudian yang ketiga, referensi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya, “ ujarnya.

Keempat kata Ignasius Mimin, surat perdasi tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan pekan Paralympik Nasional XVI Tahun 2018 di-Papua.

“Kelima Raperdasi tentang tanggung jawab pemerintah daerah provinsi terhadap rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit rujukan regional, “ paparnya.

Untuk itu ia menghimbau, agar ditahun depan prolegda-prolegda yang masuk harus diikut sertakan dengan naska akademik, sehingga dapat memperkuat dan produk yang keluar harus jalan sama-sama dan bisa diakses. (TIARA)

Dibaca 57 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik