LSM Papua Bangkit Kecam Aksi Pemalangan di Dua Sekolah | Pasific Pos.com

| 17 December, 2017 |

Ketua LSM Papua Bangkit yang juga Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Ir. Hengky Jokhu, di dampingi salah satu pengurus Kadin Kabupaten Jayapura saat memberikam keterangan kepada wartawan, di Cafe Pilos Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (6/12/17). Ketua LSM Papua Bangkit yang juga Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Ir. Hengky Jokhu, di dampingi salah satu pengurus Kadin Kabupaten Jayapura saat memberikam keterangan kepada wartawan, di Cafe Pilos Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (6/12/17).

LSM Papua Bangkit Kecam Aksi Pemalangan di Dua Sekolah

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 06 Desember 2017 22:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

*Pemalangan yang dilakukan masyarakat adat kampung Yahim adalah bentuk pelanggaran HAM


SENTANI - Ketua LSM Papua Bangkit serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jayapura, Hengky Jokhu mengecam aksi pemalangan terhadap SMPN 2 Sentani, SMUN 1 Sentani dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kemiri, yang dilakukan oleh puluhan masyarakat adat dari Kampung Yahim pada Selasa (5/12/17).

"Tentunya saya sebagai Ketua LSM dan juga Ketua Kadin mengencam aksi pemalangan sekolah yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat adat Sentani," ungkap Hengky saat ditemui wartawan harian ini di Cafe Pilos Sentani, Rabu (6/12/17).

Menurutnya, pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat tersebut, dengan alasan tuntut ganti rugi sudah masuk dalam kategori pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

"Karena setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," tegasnya.

"Oleh karena itu, kami minta agar pihak Kepolisian dapat mengambil tindakan tegas. Menangkap dan juga memeriksa para pihak yang melakukan pemalangan kemudian mengadakan pertemuan dengan pemerintah guna penyelesaian segala proses terkait hak ulayat tersebut," sambungnya.

Disebutkan Hengky, akibat dari aksi pemalangan itu semua aktivitas belajar mengajar di dua sekolah, yakni SMAN 1 Sentani dan SMPN 2 Sentani menjadi lumpuh total dan kondisi ini sangat memprihatikan.

"Dan tentunya sebagai orang Sentani, saya merasa malu dengan saudara- saudara saya yang tidak bisa mendukung program pendidikan di Kabupaten Jayapura. Padahal, saat ini Papua sangat tertinggal dibidang pendidikan," ujarnya.

Untuk itu, peran dari pihak Kepolisian sangat dibutuhkan untuk menyelesaikkan kasus-kasus pemalangan yang sering terjadi di daerah ini.

"Artinya, aparat Polisi hendaknya tegas menangani pemalangan yang marak terjadi di kabupaten Jayapura supaya segera diatasi dengan mendorong penyelesaiannya lewat jalur hukum," paparnya.

"Sebab kalau penyelesaiannya tidak didorong melalui jalur hukum, maka kasus-kasus pemalangan serupa akan kembali terjadi lagi di waktu-waktu mendatang," ketus Hengky.

"Kenapa saya katakan seperti itu, karena ini fakta. Sudah jadi kebiasaan mereka untuk terus melakukan pemalangan dengan alasan salah bayar. Seharusnya kan mereka minta kepada orang dahulu yang menjual tanah itu kepada pemerintah bukan kembali meminta kepada pemerintah. Trus bila dana terus dipakai untuk membayar kembali lahan itu, pemerintah mau membangun pakai dana dari mana,?" tanya Hengky.

Oleh karena itu, ini harus didalami oleh pihak kepolisian bersama pemerintah dengan mencari orang yang menjual lahan itu pertama kali dan menyuruh untuk mengembalikan dana tersebut.

Saat ditanyakan terkait solusi terbaik menghentikan proses palang memalang, Ungkap Hengky bahwa cara untuk menghentikan pemalangan sangat mudah. Dengan cara mencabut segala bantuan dan kebebasan yang diberikan pemerintah kepada pihak yang melakukan pemalangan.

"Kalau untuk perorangan, cabut saja hak-hak mereka. Baik itu KTP, BPJS dan berbagai kemudahan lainnya sehingga mereka tidak bisa melakukan berbagai aktivitasnya. Begitupun dengan kampung serta kelompok masyarakat adat yang tidak mendukung program pemerintah,tidak usah diberikan dana bantuan sehingga ada efek jera yang bisa mereka terima dari perbuatannya itu," jelasnya.

Disampaikan Hengky, apabila pemerintah dan kepolisian tidak mengambil langkah itu, sampai kapanpun, aksi pemalangan akan terus ada.

"Dan sampai kapanpun juga Papua khususnya Kabupaten Jayapura tidak akan pernah maju. Karena apa?, karena masih menggu nakan cara dari orang primitif," sesalnya.

Atas dasar itu, tambah Hengky masyarakat Papua terlebih Kabupaten Jayapura dianggap masih memiliki pola pikir lemah dan tidak bisa berkembang.

"Semestinya kita yang berada di Pantai dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat lain di pegunungan sehingga Papua dapat mengalami perubahan. baik pembangunannya maupun SDMnya," bebernya.

"Tapi bila terus melakukan pemalangan maka, cara-cara ini akan terus digunakan hingga anak cucu kita,"tukasnya.

Dibaca 124 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.