Pemerintah Pusat Belum Beri Lampu Hijau Soal Pergeseran DTI | Pasific Pos.com

| 17 December, 2017 |

Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize. Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize.

Pemerintah Pusat Belum Beri Lampu Hijau Soal Pergeseran DTI

Info Papua Penulis  Rabu, 06 Desember 2017 00:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Pertemuan Pemrov dan DPRP Serta Pemerintah Pusat Tak Membuahkan Hasil”


Jayapura,- Meskipun Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua telah berupaya melobi pemerintah pusat agar penggunaan dana tambahan Infrastruktur digeser untuk pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020, namun belum juga membuahkan hasil yang memuaskan bagi Pemprov juga DPR Papua.

Kepada wartawan, Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengungkapkan, jika hasil konsultasi Pemprov Papua bersama DPR Papua ke pemerintah pusat untuk menggeser Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020, tidak bisa dilakukan.

“Kita sudah konsultasi ke Bapenas maupun Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Seskab dan Sesneg berkaitan penggunaan dana tambahan infrastruktur untuk digeser dari PU maupun Perhubungan ke Disorda, itu tidak bisa,” ungkap Edoardus Kaize di ruang kerjanya, Selasa (5/12/17) petang.

Oleh karena itu, lanjut Politisi Partai PDI Perjuangan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPR Papua harus melakukan rasionalisasi terhadap RAPBD tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan riil terutama pembangunan venue PON XX tahun 2020.

“Jika hanya sekedar menganggarkan untuk habis-habiskan anggaran saja, lebih baik tidak usah. Lebih baik digeser ke sana untuk pembangunan venue PON XX. kalau misalnya dari hasil raionalisasi itu bisa dapat Rp 2 triliun saja, itu sudah bagus,” jelasnya.

Menurut Edo Kaize, sapaan akrabnya, jika menggeser dana tambahan infrastruktur Rp 1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur PON XX, maka tentu akan berdampak kepada bidang yang lain.

Apalagi kata Edo Kaize, ini nanti bertabrakan dengan aturan dan akan mempersulit di daerah-daerah yang akan mendapatkan program-program itu, terutama akses-akses jalan, alat transportasi baik jalan laut maupun jalan darat.

“Jadi lebih baik kita lakukan sinkronisasi, rasionalisasi. Itu lebih baik dari pada kita geser,” terangnya.

Sehingga kata Edo Kaize, tidak perlu menggeser dana tambahan infrastruktru sebesar Rp 1,3 triliun ke Dinas Olahraga dan Pemuda, jadi tidak menabrak aturan.

Apalagi kata Edo Kaize, DAK infrastruktur sudah jelas peruntukannya, sehingga tidak bisa digeser.

“Kalaupun digeser, harus ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengubah alokasi khusus terhadap satu penganggaran, “ ujar Edo Kaize.

Terkait soal Inpres PON XX, Edo Kaize mengatakan, jika terakhir sudah sampai di Menko PMK dan sudah ditandatangani.

 “Sekarang tinggal pak presiden yang nanti akan lanjutkan ke pak gubernur untuk di input,” ucapnya.

Namun pihaknya berharap, agar dinas-dinas yang berkaitan dengan PON XX untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait untuk meminta dukungan anggaran.

“Misalnya Dinas Perhubungan, untuk kesiapan PON itu butuh fasilitas angkutan dan segala macamnya, ya dinas perhubungan yang punya komunikasi langsung harus kesana. Juga kesehatan, PUPR dan lain-lain, “ kata Edo Kaize.

Untuk itu tambahnya, semua harus ada di sana, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita di sini yang sudah disiapkan oleh kementerian dan itu akan disalurkan. (TIARA)

Dibaca 48 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik