Selingkuh dengan Anak Buah, Mantan Karo SDM Polda Papua Barat Dipecat | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Selingkuh dengan Anak Buah, Mantan Karo SDM Polda Papua Barat Dipecat

Papua Barat Penulis  Selasa, 21 November 2017 15:23 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

Manokwari, TP – Kepala Divisi (Kadiv) Propam Mabes Polri, Irjen Pol. Martuani Sormin mengungkapkan jika mantan Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol. Hendro Kiswanto yang dilaporkan melakukan perselingkuhan dengan Bripda Safani Surya Harahap, sudah menjalani Sidang Kode Etik di Mabes Polri.

Sesuai amar putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT/29/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017, Hendro Kiswanto dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dan perselingkuhan. Atas perbuatannya itu, Hendro Kiswanto dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam kasus ini, Bripda Safani Haharap ikut dinyatakan bersalah. Dia dipecat bersama 10 anggota Polda Papua Barat lain pada 28 September 2017. Tidak terima dengan putusan itu, Safani dan kuasa hukumnya sedang melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura melawan Kapolda Papua Barat.

Mengenai gugatan itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Hary Supriyono mengatakan, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Rudolf Albert Rodja telah memerintah 10 kuasa hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Papua Barat untuk menghadapi gugatan Safani.

“Tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus ini. dua-duanya sudah dinyatakan bersalah dan dalam Sidang Kode Etik Profesi, keduanya telah dijatuhi vonis pemecatan tidak dengan hormat,” kata Kabid Humas kepada para wartawan di Polda Papua Barat, Senin (20/11/17).

Didampinggi 2 perwira Bidkum Polda Papua Barat, ia menjelaskan, materi permohonan gugatan yang diajukan Safani masih dikembalikan PTUN Jayapura, karena masih ada kekurangan adminitrasi yang perlu dilengkapi.

“Kita sebagai Termohon sangat siap menjawab pokok gugatan Pemohon sesuai dasar hukum yang kita gunakan dalam memutuskan perkara Safani. Apakah mantan Karo SDM Papua Barat banding atau tidak atas putusan Sidang Kode Etik itu, kami kurang tahu persis,” kata Kabid Humas.

Dalam sidang pertama dengan agenda pemeriksaan administrasi, tambah dia, gugatan yang diajukan Pemohon ke PTUN tidak sepaham dengan pokok perkara, sehingga majelis hakim PTUN mengembalikan permohonan Pemohon untuk dilakukan perbaikan.

“PTUN menjadwalkan sidang kembali digelar tanggal 29 November 2017. Agendanya, kami sebagai kuasa hukum Kapolda Papua Barat selaku Termohon akan menjawab materi pokok gugatan Pemohon,” terangnya.

Dikutip dari laman Jubi.com, kuasa hukum Safani, Yulianto mengatakan, kliennya mengajukan gugatan karena surat pemberhentian tidak dengan hormat Nomor: Kep/328/IX /2017 yang dikeluarkan Kapolda Papua Barat, dinilai cacat hukum dan perlu ditinjau kembali.

Yulianto mengungkapkan, Sidang Kode Etik yang berujung pemecatan kliennya berawal dari tuduhan Sriyar Priyudanti Dianna yang menuding Safani berselingkuh dengan suaminya, Karo SDM Polda Papua Barat, Kombel Pol. Hendro Kiswanto yang merupakan atasan dari Safani. [K&K-R1]

Dibaca 5002 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.