Perubahan Tata Tertib DPR Papua Akhirnya Disahkan | Pasific Pos.com

| 22 November, 2017 |

Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH menyalami anggota usai penetapan rancangan peraturan Tata Tertib DPR Papua, di ruang Sidang DPR Papua, Selasa (14/11/17). Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH menyalami anggota usai penetapan rancangan peraturan Tata Tertib DPR Papua, di ruang Sidang DPR Papua, Selasa (14/11/17).

Perubahan Tata Tertib DPR Papua Akhirnya Disahkan

Info Papua Penulis  Selasa, 14 November 2017 23:43 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Setelah melewati proses yang begitu panjang, akhirnya rancangan atas peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPR Papua, disahkan dalam rapat paripurna DPR Papua, yang dipimpin Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH  didampingi Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando A Yansen Tinal, BA yang berlangsung di ruang sidang DPRP, Selasa (14/11/17) siang.

Dimana pengesahan ini, setelah rancangan Perubahan Tata Tertib DPR Papua, disetujui oleh semua anggota DPR Papua yang hadir dalam rapat paripurna.

 “Setelah mencermati dan mendengarkan secara seksama laporan Bapemperda DPR Papua, saya tawarkan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan peraturan DPR Papua dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan DPR Papua?,” tanya Ketua DPR Papua Yunus Wonda pada saat memimpin sidang paripurna.

 Dan semua anggota DPR Papua yang hadir dalam rapat paripurna ini, langsung menyatakan setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan DPR Papua.

Kemudian, untuk penetapan lebih lanjut, Sekwan DPR Papua, Juliana Waromi langsung membacakan rancangan keputusan dewan ini.
Namun sebelumnya, pelapor Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus (Bapemperda) DPR Papua, Ruben Magai mengatakan, Peraturan DPR Papua Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR Papua setelah mengalami penyesuaian dalam penyusunan dan pembahasan serta dilakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri RI, yang selanjutnya dilakukan harmonisasi dan finalisasi oleh Bapemperda.

 “Kami laporkan ada beberapa perubahan dan penambahan, yang terdiri dari konsiderant menimbang dan mengingat, tujuh bagian dan 46 pasal,” kata Ruben Magai.

 Selain itu memang ada beberapa hal yang dianggap mendasar, diantaranya Bapemperda dan Panja Tatib DPR Papua telah membahas rancangan perubahan tatib tersebut, sususanan dan kedudukan anggota DPR Papua di fraksi yang terdiri dari anggota DPR Papua yang dipilih melalui pemilu dan yang melalui pengangkatan.

Tidak hanya itu, fungsi, tugas dan wewenang DPR Papua dengan beberapa perubahan diantaranya terhadap pelaksanaan pentahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur.

 “Kewajiban anggota DPR Papua yang berasal dari partai politik berhimpun ke dalam fraksi termasuk mengakomodir anggota DPR Papua yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan wajib bergabung pada fraksi yang sudah terbentuk,” jelasnya.

Selain itu, tambah Ruben Magai, mengenai mitra kerja komisi DPR Papua sesuai dengan kesepakatan antar fraksi-fraksi di DPR Papua dan lainnya.

 “Untuk itu, Bapemperda pada sidang paripurna ini, mohon agar dapat menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan DPR Papua tentang perubahan atas peraturan DPR Papua Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR Papua menjadi peraturan DPR Papua tentang perubahan atas peraturan DPR Papua Nomor 01 tahun 2014 tentang tata tertib DPR Papua,” pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 58 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.