Legislator : Kasus Timika Harus Diselesaikan Dengan Cara Politik | Pasific Pos.com

| 22 November, 2017 |

Anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai. Anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai.

Legislator : Kasus Timika Harus Diselesaikan Dengan Cara Politik

Headline Penulis  Senin, 13 November 2017 23:26 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Ruben : Pemerintah Jangan Masa Bodoh


Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai menyarankan, dalam menyelesaikan kasus penembakan di area tambang PT Freeport Indonesia kabupaten Mimika itu, sebaiknya harus diselesaikan melalui cara politik.

Pasalnya, insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok TPN-OPM di Tembagapura itu sudah hampir sebulan namun tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Untuk itu, dalam menyikapi situasi di Tembagapura, TNI dan Polri serta OPM, harus mengambil satu kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak, terutama pada pihak ketiga yakni masyarakat yang tidak tahu apa-apa.

“TNI dan Polri bilang KKB, tapi mereka mengklaim sebagai OPM. Itukan indikasinya sudah tingkat politik, bukan kriminal lagi. Untuk itu, penyelesaian yang harus ditempuh juga harus melalui cara politik,” kata Ruben Magai di DPR Papua, kepada Wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/11/17).

Baca, Ketua DPR Papua : Kejadian Tembagapura Murni Kriminal, Bukan Perjuangan Papua Merdeka

Bahkan, tandas Ruben Magai, PT Freeport Indonesia sudah memahami bahwa negara ini dianeksasi hanya karena kepentingan ekonomi, dengan dokumen-dokumen yang kini sudah beredar di dunia internasional tentang Papua, sehingga memperjelas kondisi politik dan sejarah masa lalu Papua.

 “Jadi, jika itu dinilai perjuangan secara politik, maka harus diselesaikan secara politik, supaya tidak saling bertahan dengan pendapatnya masing-masing, yakni satu pihak bertahan dengan kriminalisasi, sedangkan satu pihak bertahan sebagai OPM,” tandas Ruben Magai.

 Ruben Magai menjelaskan, bahwa masalah yang terjadi di Tembagapura itu bukan hanya masalah kriminal belaka, sehingga harus diselesaikan secara politik.

Namun dirinya berharap, pemerintah pusat tidak tutup mata alias masa bodoh dengan kejadian di Tembagapura, Mimika tersebut.

“Pemerintah pusat jangan masa bodoh, harus menyelesaikannya dengan cara politik. Kalau menyangkut masalah HAM, harus diselesaikan dengan prosedur HAM. Bukan dengan dianggap kriminalisasi, meski Indonesia telah meratifikasi HAM, tapi itu menjawab di internasional,” tegasnya.

Yang jelas, kata Ruben Magai, mereka sudah menyatakan diri sebagai OPM, sehingga harus diselesaikan secara politis.

Ketika ditanya terkait kabar adanya kasus pemerkosaan, penyiksaan dan merampas harta serta penyanderaan terhadap warga sipil serta adanya yang diduga dilakukan oleh OPM, Ruben Magai menandaskan, jika kedua belah pihak punya kepentingan dan saling mengkambinghitamkan itu biasa.

 “Jadi, saya simpulkan agar pemerintah tidak boleh masa bodoh, karena itu sudah bicara kondisi perang antara OPM dan TNI – Polri. Soal itu, “ ujar Ruben.

Untuk itu tambah Ruben, bahwa keduanya akan mencari nilai, tetapi saling klarifikasi itu bagian dari proses.

“Sehingga pemerintah harus bicara soal politik, karena orang Papua sudah dikorbankan karena Freeport,” ketus Ruben. (TIARA)

Dibaca 346 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.