Papua Tolak Pembangunan Smalter di Gresik | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Papua Tolak Pembangunan Smalter di Gresik

Index Headline Penulis  Kamis, 29 Januari 2015 03:48 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)


Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua menolak dengan tegas rencana pembangunan pabrik smalter terbesar di Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Bangun Manurung,  jika Freeport akan membangun smalter di Gresik, Pemprov Papua keberatan, sebab semua tambang/ konsentrat yang diambill di Papua akan diolah disana.,”tegas kepada wartawan, Selasa (27/1).
Dikatakannya, Pemprov Papua juga tidak dilibatkan dalam perpanjangan kontrak enam bulan ijin ekspor, antara Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan pihak PT Freeport.
Dijelaskan Bangun, terkait dengan perpanjangan MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan pihak PT Freeport Indonesia mengenai perpanjangan ijin ekspor selama enam bulan kedepan, yang jelas adalah bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penilaian terhadap kesiapan smalter, sehingga diperpanjang ijin ekspor ini sepenuhnya di Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM.
“Jadi hal – hal teknis dan sebagainya itu kita tidak pernah dilibatkan untuk mengevaluasi, termasuk juga dimintai saran juga tidak pernah,”ujarnya.
Kemudian tentang rencana pembangunan smalter oleh PT Freeport di Gresik – Jawa Timur, menurutnya pada prinsipnya pemerintah provinsi tidak mempersoalkan hal itu.
 “Silahkan kalau di Gresik ingin dikembangkan karena memang konsentrat yang dihasilkan oleh PT Freeport ini sangat besar, silahkan nanti sebagian nanti di Gresik. Dalam  artian dikembangkan yang ada sekarang. Tetapi yang jelas di Papua juga harus ada,”tukasnya.
Sebab sebelumnya telah disepakati bersama dalam rapat terakhir antara dirinya sebagai Kadis ESDM yang mewakili Provinsi Papua bersama Menteri ESDM Sudirman Said dan juga Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Frangky Siahaan pada tanggal 23 Desember 2014 di Jakarta,  dengan jelas memutuskan bahwa PT Freeport Indonesia tetap harus membangun smalter di Papua dan itu selesai paling lambat tahun 2020.
Tentunya tahun – tahun ini sudah harus ada persiapan awal.  Nantinya direncanakan akan dibangun dua lokasi smalter yakni di Kab Mimika - Papua dan Kab. Gresik – Jawa Timur.
“Sekarang menurut pandangan kami, karena memang PT Freeport harus menunjukkan kemajuan dalam membangun smalter. Maka yang pertama prioritas mereka adalah mengembangkan yang ada di Gresik. Saya pikir ngga masalah. Tetapi sebagaimana keinginan Gubernur Lukas Enember, smalter harus tetap ada di Papua dan itu harga mati, tidak bisa diubah,”tegasnya
Hal ini supaya ada nilai tambah agar kehadiran PT Freeport di Indonesia itu benar –benar terjadi dan dinikmati rakyat yang ada di Papua.
Saat disinggung bahwa membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun pabrik smalter di Papua.
Dijelaskannya menurut investor yang berkeinginan membangun pabrik smalter ini, butuh dana sebesar 2 milyar US$ untuk pembangunan smalter di Papua,
Soal lokasi sudah ditetapkan di Kab. Mimika – Papua, dimana sudah ada kawasan yang cocok, yang juga sudah bisa dibangun pelabuhan laut disana. “Sudah ada lokasi yang kita liat layak,”imbuhnya.
Menyoal soal perpanjangan ijin ekspor antara pusat dan perusahaan tambang terbesar ini, menurutnya semata – mata adalah untuk kesiapan Freeport dalam membangun smalter. “Jadi enam bulan kedepan, kementerian ESDM itu melihat. Enam bulan lagi nanti melihat sudah sejauh mana progress smalter. Itu nanti jika tidak sesuai progressnya maka dihentikan dan harus sesuai schedule (jadwal),”terangnya.
Sebab dalam  MoU pertama, pada tahun 2017 sudah harus beroperasi pabrik smalter.
 “Tetapi MoU yang kedua ini, kami tidak tau rinciannya secara detail karena kita belum dapat. Akan tetapi perpanjangan ijin ekspor ini semata – mata terkait dengan pembangunan smalter. Jadi sekarang diperpanjang enam bulan karena menurut Kementerian ESDM progress nya sudah cukup memenuhi,”jelasnya.
Sementara itu ditempat terpisah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, saat diminta tanggapannya terkait pembangunan smalter di Gresik yang tidak melibatkan Pemprov Papua.
Dikatakannya pembangunan smalther itu tentunya ada hukum ekonomi. “Saya tidak tau persis. Karena kami dari MPR RI ini soal undang – undang. Sepengetahuan kami mungkin memerlukan teknologi yang tinggi dengan SDM yang handal. Ada hitung – hitungan tertentu yang saya tidak tau persis,”aku Zulkifli. (Bams)

Dibaca 751 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.