Tak Punya Sekretariat, Komisioner KPID Papua Barat Kerja di Rumah | Pasific Pos.com

| 25 September, 2018 |

Tak Punya Sekretariat, Komisioner KPID Papua Barat Kerja di Rumah

Papua Barat Penulis  Kamis, 26 Oktober 2017 13:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Masa bhakti anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua Barat periode 2014-2017, telah berakhir pada Februari 2017 lalu, sehingga masa bhaktinya diperpanjang hingga ada pelantikan anggota KPID periode 2017-2020.

Wakil Ketua KPID Provinsi Papua Barat, Christian Sianipar mengatakan, di masa perpanjangan ini, pihaknya tetap menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan seperti biasa.

“Semua kewenangan yang melekat dalam Undang-undang Penyiaran sesuai tugas kami, kami lakukan. Belum ada komisioner yang baru, maka sesuai SK Gubernur Papua Barat, kami bertugas sampai ada komisioner KPID yang baru,” kata Sianipar kepada Tabura Pos di Sanggeng, Selasa (24/10/17).

Ditanya tentang kendala yang dihadapi dalam pengawasan lembaga penyiaran dan konten penyiaran, Sianipar mengakui, selama ini pelaksanaan monitoring penyiaran tidak berjalan maksimal, karena terkendala dana operasional.

“Tidak ada anggaran operasional, otomatis pengawasan kita terbatas. Kita hanya mengecek informasi dari teman-teman sukarelawan yang sudah kita bentuk di kabupaten dan kota se-Papua Barat,” ungkap Sianipar.

Dicecar tentang keberadaan Sekretariat KPID Provinsi Papua Barat, ia mengaku untuk sementara ini mereka tidak memiliki sekretariat.

“Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Papua Barat memang mau kasih kami 1 ruangan, tapi bayangkan saja, 1 ruangan, kita komisioner KPID ada berapa,” tanyanya.

Ia menjelaskan, jika ada surat masuk sementara ke Kominfo, tetapi pekerjaan selaku komisioner, sehari-hari tetap bekerja di rumah dan kalau ada rapat menggunakan rumah salah satu komisioner.

Ditanya apakah dalam masa perpanjangan ini, komisioner KPID Provinsi Papua Barat tetap menerima gaji atau haknya, Sianipar berharap instansi terkait bisa memberikan masukkan ke Sekda Provinsi Papua bahwa persoalan penyiaran belum clear, apakah menjadi urusan pemerintah daerah atau pemerintah Pusat.

Namun, dia menjelaskan, berdasarkan surat dari Kemendagri yang dikeluarkan Juni 2017 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID melalui mekanisme dana hibah dari APBD.

“Itu yang kemarin berkembang, kita punya dana di tahun ini yang sebenarnya sudah ada di Kominfo, lagi digodok di DPR Papua Barat untuk diubah menjadi dana hibah. Dana inilah yang akan kita pakai untuk dana operasional KPID, sekaligus menutup hak-hak kami yang belakangan belum dipenuhi,” ungkap Sianipar.

Diutarakannya, sesuai petunjuk Sekda, pihaknya membuat permohonan sesuai surat edaran Mendagri untuk mengajukan dana hibah, tetapi tidak tahu berapa anggaran yang akan dipenuhi.

“Sekda selaku Ketua TAPD, permohonan kita akan dikoordinasikan dengan Keuangan. Nanti dicek pos anggaran mana, tapi pos anggaran yang kemarin kita dengar dan yang mau diambil adalah pos yang kita punya dana yang ada di Kominfo,” tukasnya. [FSM-R1]

Dibaca 361 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.