Pasific Pos.com | Masyarakat Yapen Gelar Demo Tolak Pelantikan Bupati Terpilih

  |  23 October, 2017

Masyarakat spontanitas peduli demokrasi kabupaten Kepulauan Yapen menggelar demo yang dikoordinatori oleh Roby Warobay, Kamis (12/10/17). Masyarakat spontanitas peduli demokrasi kabupaten Kepulauan Yapen menggelar demo yang dikoordinatori oleh Roby Warobay, Kamis (12/10/17).

Masyarakat Yapen Gelar Demo Tolak Pelantikan Bupati Terpilih

Headline Penulis  Kamis, 12 Oktober 2017 20:45 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Masyarakat spontanitas peduli demokrasi kabupaten Kepulauan Yapen menggelar demo damai menolak pelantikan bupati terpilih. Demo yang dikoordinatori oleh Roby Warobay ini berlangsung  di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, di Polda Papua, dan di Kantor Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua, Kamis (12/10/17).

Dalam orasi dikatakan, bahwa masyarakat peduli demokrasi mendukung penuh investigasi dalam mengusut tuntas kasus-kasus rekayasa selama Pilkada Yapen 2017.

"Kami mendukung agar aparat sipil negara (ASN) yang telah terbukti pelanggaran Pemilukada, segera diproses sesuai hukum dan diberikan hukum yang setimpal dengan pelanggarannya," ujarnya.

Tim inipun mendukung penuh Tim Kerja Investigasi dalam mengusut tuntas rekayasa penyerahan diri TPN/OPM pada tanggal 17 Agustus 2017 di Wadapi, Distrik Angkaisera Yapen.

baca, 77 OPM Turun Gunung Bersama 30 Pucuk Senjata Api

"Kami mendukung penuh Tim Investigasi untuk memeriksa Sentra Gakkumdu Provinsi Papua untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran Pidana dan administrasi Pilkada Yapen 2017. Meminta Bawaslu RI berhentikan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Petahana), Fakta hukum melanggar UU No 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 dan 5 karena menggantikan pejabat eselon II, III dan IV dalam tenggang waktu yang dilarang pasal 71," ujarnya.

Masa demo kemudian diterima oleh Anugrah Fatah selaku Komisioner Bawaslu Papua. Fatah dihadapan massa mengatakan bahwa semua pelaksanaan pemilukada sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Bapak ibu silahkan menempuh jalur hukum apabila kami salah dalam menangani pelanggaran Pilkada di Yapen, bapak ibu bisa melaporkan kami ke Polda. Perlu bapak ibu ketahui, kami tidak memiliki kepentingan apa-apa di Yapen. Apabila penilaian masyarakat Yapen, kami ini salah dalam penanganan, silahkan dilaporkan melalui jalur hukum," ujar Fatah.

Dalam demo damai ini massa menyatakan sikap. Isi pernyataan sikap ini antara lain,

Pertama, kami masyarakat Spontanitas Peduli Demokrasi Kabupaten Yapen, minta kepada Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar untuk segera mengambil tindakan tegas kepada bawahan Bapak yang tidak loyal kepada Pimpinan dan perbuatan melawan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Kedua, kami minta kepada Bapak Kapolda Papua dan Bapak Kejaksaan Tinggi Papua segera membentuk Tim Investigasi untuk memeriksa kinerja dan penelusuran kejahatan penyidik yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua pada PSU Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017.

Ketiga, kami minta kepada Bapak Kapolda Papua dan Kajati Papua untuk memeriksa Penyidik Polda Papua atas nama J.S. Limbong dan Penyidik Kejati Papua atas nama Jhon Rayar atas tindakan dengan sengaja menghilangkan 3 berkas perkara (P21) PSU Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017, sebab 3 berkas perkara (P21) kasus pelanggaran Pilkada Yapen sudah sampai pada tahap penyidikan namun kasus ini kembali di SP3 kan. Sehingga kami menilai bahwa Gakkumdu Provinsi Papua telah melakukan Pelecehan terhadap UU RI No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Keempat, kami minta kepada Penyidik Kepolisian Negara RI yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua pada PSU Pilkada Kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017 untuk segera melimpahkan 3 berkas perkara Pidana (P21) kepada ketua Kejati Papua untuk disidangkan yaitu,  Wellem Zaman Bonai, S.Sos (Kadis Pariwisata Kab. Yapen), Nicolaus Imbiri S.Pd (Kadis Pemuda dan Olahraga Kab. Yapen), Frans Sanadi BSc. S.Sos, MBA (Mantan Wakil Bupati Kab. Yapen).
Bahwa ke 3 orang tersebut telah terbukti tersangka kasus Pilkada, sebab itu dalam waktu sesingkat-singkatnya atau kurang dari 1 minggu setelah penyerahan pernyataan sikap ini.

Kelima, kami minta kapada Bawaslu RI dan DKPP RI di jakarta segera menonaktifkan atau memberhentikan para penyelenggara Bawaslu Provinsi Papua karena turut serta sebagai pelaku kejahatan Demokrasi pada PSY Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 yang dampaknya pada hilangnya hak konstitusi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta masyarakat.

Dibaca 273 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini