Pasific Pos.com | Yotham : Aktor Penyerangan di Kemendagri Harus Ditangkap

  |  23 October, 2017

Wakil Ketua II DPRD Tolikara, Yotham R Wonda. Wakil Ketua II DPRD Tolikara, Yotham R Wonda.

Yotham : Aktor Penyerangan di Kemendagri Harus Ditangkap

Headline Penulis  Kamis, 12 Oktober 2017 19:18 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

DPRD Tolikara Sesalkan Tindakan Premanisme yang Dilakukan Pendukung John Tabo - Barnabas Weya

Jayapura,- Wakil Ketua II DPRD Tolikara, Yotham R Wonda, menyayangkan kerusuhan serta aksi brutal yang terjadi di Kantor Kementerian Dalam Negeri  RI (Kemendagri) di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/17) petang, yang dilakukan oleh puluhan masyarakat Tolikara yang merupakan salah satu pendukung calon Bupati Tolikara yang kalah yakni, John Tabo-Barnabas Weya pada Pilkada beberapa waktu lalu.  

Akibat dari tindakan anarkis itu, sejumlah pengamanan dalam Kemendagri mengalami luka-luka dan beberapa fasilitas di kantor Kemendagri rusak lantaran sekelompok orang tersebut nekat menerobos masuk dalam areal perkantoran.

Atas kejadian itu, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sesalkan tindakan premanisme yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Merah Putih Kabupaten Tolikara yang memaksakan kehendak untuk membatalkan SK pelantikan Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Tolikara.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat dari Tolikara, ia meminta kepada aparat kepolisian yang ada di Jakarta agar memproses pelaku dan aktor penyerangan sekaligus pengrusakan kantor Kemendagri sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini.

“Kejadian tersebut sangat memalukan karena adanya tindakan kriminal dan premanisme di dalam kantor pemerintahan. Terlebih lagi kejadiannya terjadi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jadi kami minta aparat kepolisian memproses aktor dan pelaku penyerangan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga oknum-oknum ini mendapat efek jerah. Bila perlu cari aktornya dan segera ditangkap, “tegas Yotham R ketika dihubungi Pasific Pos lewat telepon selulernya, Kamis  (12/10/17).

Apalagi kata Yotham, akibat dari kejadian yang memalukan dan tidak bermartabat itu banyak melukai pejabat di lingkungan Kemendagri.

“Ini sangat keterlaluan, saya berharap kasus-kasus seperti ini harus diproses dan pelaku serta aktornya ditahan dan diproses hukum agar ada efek jerah terhadap orang-orang itu,“ tandas Yotham.

Menurutnya, jika tidak secepatnya diproses, maka oknum yang memiliki watak-watak premanisme seperti ini, akan subur dimana-mana.

Bahkan beber Yotham, sebagian dari kelompok penyerang itu adalah status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak pernah aktif di kantor pemerintahan Tolikara.

“Sebagian juga merupakan massa bayaran dari Kabupaten lain, jadi masyarakat Tolikara disini hanya berjumlah 6 orang saja dan sebagian adalah mahasiswa dan massa bayaran,“ ungkapnya.

“Kalau mereka ini merasa orang Tolikara, kenapa tidak pernah berteriak di Karubaga,“ sambungnya.

Namun, ia sesalkan sikap aparat keamanan dan security yang tidak sigap dalam situasi ini.

Menurut Yotham, ini sudah terjadi pembiaran lama karena hampir dua bulan sejak pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Harusnya tandas Yotham, disampaikan bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Tidak bisa diganggu gugat, siapa pun dia.

“Ini mungkin karena adanya harapan-harapan yang disampaikan oleh oknum-oknum tertentu, terutama calon yang sudah kalah sehingga kelompok ini terus bertahan,“ ketusnya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Tolikara yang ada di kota Karubaga Kabupaten Tolikara, Wamena, dan Jayapura agar tetap tenang, jangan terpancing dengan peristiwa yang memalukan yang terjadi di ibu kota.

Yotham menambahkan, sangat tidak logis kalau mereka meminta Kemendgari untuk membatalkan SK, apalagi mereka tidak punya kewenangan, padahal keputusan tertinggi ada di MK.  

"Jadi saya sebagai warga masyarakat Tolikara dan juga anak daerah, sangat menyayangkan dan malu dengan tindakan brutal yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Ini tindakan yang biadad dan kurang profseional,“ kesalnya. (Tiara)

Dibaca 168 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini