Pasific Pos.com | NasDem Laporkan Bawaslu RI Ke DKPP

  |  23 October, 2017

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga sebagai ketua Badan Hukum (Bahu) Partai NasDem, Taufik Basari (kameja biru) bersama tim kuasa hukum saat melaporkan Bawaslu RI ke DKPP belum lama ini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga sebagai ketua Badan Hukum (Bahu) Partai NasDem, Taufik Basari (kameja biru) bersama tim kuasa hukum saat melaporkan Bawaslu RI ke DKPP belum lama ini.

NasDem Laporkan Bawaslu RI Ke DKPP

Headline Penulis  Kamis, 12 Oktober 2017 18:19 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI,– Polemik Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jayapura sampai saat ini belum kunjung selesai. Bahkan Setiap pihak yang merasa dirugikan terus melakukan aksi lapor sebagai buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan sejumlah lembaga.

Jika sebelumnya, KPU RI di laporkan oleh salah Paslon Bupati Jayapura nomor urut tiga, Gotlief Ohhe ke DKPP, kini giliran Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia yang dilaporkan kuasa Hukum Nasdem ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga sebagai ketua Badan Hukum (Bahu)Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan, Bawaslu RI dilaporkan pihaknya karena mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi tidak berdasarkan bukti-bukti yang valid.

Dijelaskan, pihaknya meminta supaya DKPP dapat mempertimbangkan sekaligus memberikan sangksi kepada Komisioner Bawaslu RI yang telah mengeluarkan rekomendasi tidak proporsional dan terkesan memihak kepada kepentingan tertentu.

“Kami selaku tim kuasa hukum Nadem dan Paslon Nomor Urut 2 (Mario) tidak akan membiarkan ketidakadilan ini berlaku bagi kami. Kami harap DKPP dapat memberikan sanksi tegas kepada Bawaslu sehingga ada efek jerah,” tukas Taufik ketika diwawancarai Wartawan Harian ini melalui telefon seluler, Kamis (12/10/17).

Pihaknya menilai bahwa Bawaslu RI selaku lembaga resmi negara mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi kepada Petahana terkesan terburu-buru dan tidak melalui sebuah kajian.

“Bawaslu RI harusnya bijak dan melihat peraturan perundang-undangan secara utuh dan menyeluruh tidak setengah-setengah dan seharusnya Bawaslu menyimak secara baik inti dari undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat (2),"tuturnya.

"Karena Mathius melakukan tindakan tersebut sesuai mekanisme aturan kepemerintahan dan juga pada saat setelah dilakukannya Pleno rekapitulasi suara.Nah, bila kita kembali pada makna UU nomor 10 tahun 2016, pasal 71 ayat (2) tentunya ini konteksnya berbeda dan tidak berpengaruh pada perolehan suara,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Lanjut Taufik, Bahu NasDem bersama tim kuasa hukum Paslon nomor urut 2 Mario melihat ini sebagai suatu bentuk keberpihakan Bawaslu kepada paslon lain.

"Untuk itu, kami tetap akan mengkawal laporan ke DKPP hingga ada putusan incra yang di sertai dengan pemberian sanksi yang setimpal sesuai dengan tindakan,"cetusnya.

Taufik meyakini, DKPP sebagai lembaga pemeriksa pelanggaran kode etik Pemilu tentu mempunyai pandangan yang baik sehngga akan memberikan putusan dan sanksi yang adil bagi Bawaslu RI.

Sebab, Disebutkan Taufik ada banyak kejanggalan dari proses pengeluaran rekomendasi Bawaslu.

Salah satunya, kata Taufik soal waktu pengeluaran rekomendasi yang dikeluarkan pada hari libur.

"Bawaslu terlalu semangat mengeluarkan rekomendasi sampai-sampai melakukan confrensi Pers pada hari libur,"katanya.

Taufik menilai, Bawaslu miring sebelah sebab selama ini setiap kali tim Paslon nomor 2 melakukan pelaporan ataupun mengajukan surat, tidak pernah direspon.
"Tapi jika ada Paslon lain yang membuat laporan, cepat sekali di terima serta dibantu,"akunya.

Oleh sebab itu,melihat berbagai kejanggalan ini pihaknya melaporkan tindakan Bawaslu agar dapat diberikan sanksi oleh DKPP melalui sidang kode etik.

Saat ditanyakan terkait kapan pelaksanaan sidang, Taufik mengungkapkan bawa pihaknya masih menunggu panggilan dari DKPP untuk Jadwal sidang.

"Kalau laporan kita, sudah diterima DKPP. Selanjutnya Kita masih menunggu panggilan untuk jadwal sidang,"pungkasnya.

Dibaca 78 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini