Pasific Pos.com | Tol Laut dan Jembatan Udara Perlu Pengawasan Ketat

  |  23 October, 2017

Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR. Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR.

Tol Laut dan Jembatan Udara Perlu Pengawasan Ketat

Ekonomi & Bisnis Penulis  Rabu, 11 Oktober 2017 21:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Jika Tidak Maka Yang Diuntungkan Adalah Pengusaha”

Jayapura,- Niat baik pemerintah pusat dalam upaya menekan harga di Papua, baik melalui program tol laut maupun program jembatan udara oleh Kementerian Perhubungan RI disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Kami sambut dengan baik niat pemerintah pusat ini, tapi kedua terobosan itu, juga harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, agar ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat Papua dengan harga yang lebih terjangkau,“ kata Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR kepada Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/10/17).

Menurut Politisi Demokrat ini, rencana pemerintah pusat untuk menjadikan pilot projet tiga daerah yakni Wamena, Dekai dan Timika untuk jembatan udara merupakan hal positif.

Apalagi kata Mustakim, jika hal itu dapat terkoneksi dengan program tol laut. Yang mana sebelumnya bertujuan untuk menekan harga barang dan kebutuhan di Papua.

“Itu sangat baik terutama untuk masyarakat Papua menyambut dengan gembira, sehingga kita berharap harga barang di Papua ini tidak jauh beda dengan di daerah-daerah sentral industry. Seperti di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, karena kita ketergantungan dari daerah lain,” ujar Mustakim.

Namun, pihaknya mempertanyakan pengawasan terhadap barang yang didistribusikan melalui program tol laut tersebut. Sebab jika tidak ada pengawasan ketat, maka yang diuntungkan adalah pengusaha.

“Karena kita tidak bisa dibedakan barang yang diangkut dalam program tol laut yang beredar di pasaran, jadi sulit dibedakan antara yang diangkut kapal tol laut dengan kapal regular,“ tuturnya.

Dikatakan, hal tersebut tidak bisa dibedakan apalagi kalau yang ditanya masyarakat, kenapa barang ini mahal, pasti jawabannya karena beli di toko.

“Atau kita tanyak lagi ke pihak toko, kenapa barang ini mahal, ya pasti pemilik toko jawab karena kami angkut barang ini dengan kapal regular dengan tarif normal padahal dia ikut kapal tol laut,” tandasnya.

Bahkan lanjut Mustakim, ketika barang itu di pasar, tidak ada yang bisa membedakannya lantaran tidak ada ciri atau warna khusus yang berbeda dengan barang diangkut tol laut.

Untuk itu, ia berharap pengawasan dari kedua program tersebut, baik tol laut maupun jembatan udara harus melibatkan semua elemen masyarakat, jadi tidak hanya satu atau dua instansi saja.

“Jadi sampai sejauh ini kami dewan masih meragukan dengan kapal tol laut ini. Karena sampai sekarang dari sisi untuk menekan harga, apakah sudah berhasil atau tidak, itu belum Nampak,“ ungkapnya.

Sementara pemerintah pusat lanjut Mustakim, sudah gembar-gemborkan bahwa harga barang di Papua sudah turun, termasuk juga BBM Satu Harga yang harganya sudah sama.

Dan kalau mau jujur, tandas Mustakim, jika dilihat di pasar belum ada sama sekali perubahan signifikan dalam hal penurunan harga barang.

“Itu karena apa?, karena tidak adanya pengawasan sama sekali dan kejelasan tol laut. Contoh lain BBM satu harga di Papua, ternyata hanya dua jam saja, tapi setelah itu yang tersedia BBM non subsidi dengan harga yang tinggi,” ketusnya.

Untuk itu, tambahnya, dalam rangka menurunkan harga barang, baik Bapok maupun barang strategis lainnya, harus ada subsidi yang jelas terutama untuk angkutan pesawat kargo di Papua. (Tiara)

Dibaca 39 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini